JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi publik.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik bertema “Transformasi Digital sebagai Penguat Tata Kelola Informasi” yang digelar secara hybrid dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenpora RI, Kamis (3/9).
Forum tersebut menjadi wadah bagi para pengelola informasi publik untuk bertukar pengalaman dan membahas tantangan sekaligus peluang dalam penerapan transformasi digital di lingkungan badan publik.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Kemenpora Suyadi Pawiro dan diikuti para pengelola informasi publik dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Forum ini menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Suyadi mengatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan luasnya ruang informasi publik membuat pemerintah perlu terus beradaptasi. Transformasi digital dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, mudah, dan dapat dipercaya.
“Transformasi digital akan terus kita kembangkan. Kita ingin melakukan integrasi data dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat melalui media yang kita miliki,” ujar Suyadi.
Menurut Suyadi, keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan. Masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi, tetapi juga dapat memberikan masukan dan ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Karena itu, transformasi digital di lingkungan pemerintahan perlu berjalan seiring dengan reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi tidak semata-mata bertujuan mempercepat pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum Keterbukaan Informasi Publik tersebut menghadirkan Arman Fauzi dan Gunawan Suswantoro sebagai keynote speaker. Adapun Aditya Nuriya Sholikah, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, serta Fathul Ulum yang merupakan praktisi bidang informasi publik, hadir sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Aditya menekankan bahwa transformasi digital badan publik tidak cukup dilakukan dengan mengubah dokumen maupun layanan manual menjadi bentuk digital.
Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi dengan pembangunan ekosistem informasi yang terintegrasi antarunit. Dengan sistem tersebut, pengelolaan data dan informasi di lingkungan badan publik dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan website resmi sebagai single source of truth atau sumber informasi utama. Keberadaan kanal resmi dinilai penting untuk memastikan masyarakat memiliki rujukan yang jelas ketika mencari informasi mengenai kebijakan, program, layanan, maupun kegiatan pemerintah.
Selain website resmi, pemanfaatan media sosial juga dinilai dapat memperluas jangkauan penyebaran informasi publik. Kanal media sosial dapat digunakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan menyampaikan informasi dengan format yang lebih sesuai dengan karakteristik pengguna digital.
Meski demikian, pemanfaatan berbagai platform digital tetap harus disertai dengan penguatan tata kelola. Informasi yang disampaikan melalui media sosial harus tetap mengacu pada informasi resmi yang tersedia pada kanal utama badan publik.
Aspek pelindungan data pribadi dan keamanan siber juga menjadi bagian penting dalam proses transformasi digital. Semakin banyaknya data dan informasi yang dikelola secara elektronik membuat badan publik perlu memastikan sistem digital yang digunakan mampu melindungi informasi dari berbagai potensi ancaman.
Melalui forum tersebut, Kemenpora mendorong agar pengelolaan informasi publik terus berkembang menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital diharapkan tidak hanya berdampak pada kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Penguatan sistem informasi berbasis digital juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang jelas, akurat, dan mudah ditemukan agar dapat memahami sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Kemenpora menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan layanan informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan dukungan integrasi data, pemanfaatan kanal digital, serta tata kelola yang lebih kuat, layanan informasi diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Transformasi digital pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Lebih dari itu, perubahan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah membangun sistem informasi yang terbuka, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan tata kelola informasi tersebut, Kemenpora berharap keterbukaan informasi publik dapat semakin efektif sekaligus menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. (09/AGF).
