JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjelaskan kebijakan pendanaan bagi federasi olahraga, menyusul adanya upaya penggalangan dana secara mandiri untuk atlet tunarungu Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia.
Kemenpora menegaskan dukungan pendanaan pemerintah diberikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Keolahragaan. Salah satu pertimbangannya adalah status organisasi olahraga yang menaungi atlet dan keterikatan organisasi tersebut dengan federasi internasional.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Ariyanto Muslim mengatakan pemerintah memiliki ketentuan dalam menyalurkan pendanaan untuk kegiatan olahraga internasional.
“Kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan, pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasionalnya,” ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, atlet tunarungu Indonesia dijadwalkan mengikuti Asia Pacific Deaf Multi-Sport yang akan berlangsung di Penang, Malaysia, pada 3-10 Oktober mendatang.
Keikutsertaan atlet Indonesia dalam ajang tersebut diorganisir oleh Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia (Porturin).
Sementara itu, federasi olahraga tunarungu Indonesia yang berafiliasi dengan International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (Patrin), yang saat ini dipimpin Dimyati Hakim.
Perbedaan status organisasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Kemenpora tidak memberikan dukungan pendanaan untuk keikutsertaan atlet dalam ajang Asia Pacific Deaf Multi-Sport di Malaysia.
Selain aspek kelembagaan, Budi mengatakan kondisi anggaran pemerintah juga menjadi pertimbangan. Kebijakan efisiensi anggaran membuat ruang fiskal untuk pendanaan berbagai kegiatan menjadi lebih terbatas.
“Jadi, kami juga sangat menyayangkan dengan adanya narasi-narasi di sana bahwa seakan-akan pemerintah tidak hadir,” kata Budi.
Menurut Kemenpora, tidak adanya pendanaan untuk kegiatan tertentu tidak dapat diartikan sebagai bentuk ketidakhadiran pemerintah dalam pembinaan olahraga tunarungu maupun olahraga disabilitas secara keseluruhan.
Pemerintah tetap memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan prestasi atlet disabilitas melalui berbagai program pembinaan dan kerja sama dengan organisasi olahraga yang sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono menegaskan pemerintah terus memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga disabilitas di Indonesia.
Menurut Surono, prestasi atlet disabilitas Indonesia dalam sejumlah ajang internasional menunjukkan bahwa pembinaan olahraga disabilitas telah berkembang dan memberikan hasil positif.
Salah satunya terlihat dalam ASEAN Para Games 2025 di Thailand. Kontingen Indonesia berhasil mengumpulkan 135 medali emas, 143 medali perak, dan 114 medali perunggu. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen akhir.
Surono mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting bahwa pembinaan atlet disabilitas perlu terus diperkuat. Pemerintah juga terus membangun koordinasi dengan berbagai organisasi yang memiliki peran dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
Kemenpora, kata Surono, memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap partisipasi atlet Indonesia dalam berbagai ajang olahraga disabilitas internasional. Beberapa di antaranya adalah Deaflympic atau ajang olahraga internasional bagi atlet tunarungu, ASEAN Para Games, serta Asian Para Games.
Selain pembinaan dan partisipasi dalam kompetisi, dukungan pemerintah juga diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga bagi atlet disabilitas.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat pelatihan atlet paralimpik dan disebut menjadi salah satu fasilitas terbaik di kawasan Asia Tenggara.
“Jadi Kemenpora selalu hadir untuk mendukung prestasi olahraga disabilitas termasuk ke depan yang berkaitan dengan persiapan hingga Paralimpade,” ujar Surono.
Kemenpora menilai keberadaan fasilitas latihan, program pembinaan berkelanjutan, serta dukungan terhadap kompetisi internasional menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga disabilitas.
Pemerintah juga berharap seluruh pemangku kepentingan olahraga disabilitas dapat memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan organisasi maupun regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, pembinaan atlet tunarungu dan atlet disabilitas lainnya tetap dapat dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mempertahankan prestasi di berbagai kompetisi internasional.
Kemenpora menegaskan dukungan terhadap olahraga disabilitas tidak hanya berorientasi pada keikutsertaan dalam satu kompetisi, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem pembinaan jangka panjang yang mampu menghasilkan atlet berprestasi di tingkat dunia. (09/AGF).
