JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan Paralimpiade menjadi sasaran utama pembinaan olahraga disabilitas Indonesia.
Karena itu, pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap kejuaraan internasional yang memberikan poin dan peringkat untuk membuka peluang atlet lolos ke Paralimpiade.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono mengatakan kejuaraan internasional bukan sekadar menjadi ajang kompetisi bagi atlet disabilitas. Turnamen resmi juga menjadi bagian penting dari proses pengumpulan poin dan peningkatan peringkat sebagai syarat menuju Paralimpiade.
“Kejuaraan dunia yang diikuti oleh teman-teman cabang olahraga disabilitas sebagai ajang untuk memperoleh poin dan peringkat agar bisa lolos kualifikasi pada Paralimpiade,” kata Surono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Surono saat menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dukungan terhadap atlet tunarungu Indonesia yang dijadwalkan mengikuti Asia Pacific Deaf Multi-Sport di Penang, Malaysia, pada 3-10 Oktober.
Keikutsertaan atlet dalam ajang tersebut menjadi sorotan setelah muncul aksi penggalangan dana secara mandiri untuk membantu pembiayaan keberangkatan para atlet.
Menurut Surono, pemerintah perlu melihat status dan karakteristik setiap kejuaraan sebelum memberikan dukungan pendanaan. Ia menjelaskan Asia Pacific Deaf Multi-Sport yang berlangsung di Malaysia tersebut bersifat festival.
Karena berstatus festival, menurut Surono, ajang tersebut belum tentu mendapatkan pengakuan dari federasi internasional yang menaungi olahraga tunarungu, yakni International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kemenpora dalam menentukan prioritas pendanaan. Pemerintah lebih mengutamakan dukungan terhadap pengiriman atlet ke kejuaraan resmi yang diselenggarakan atau diakui federasi olahraga internasional.
Dukungan tersebut dinilai lebih strategis karena hasil pertandingan dapat memberikan poin dan memengaruhi peringkat atlet. Poin tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan atlet untuk memenuhi persyaratan kualifikasi menuju Paralimpiade.
“Apabila di situ ada poin untuk yang khususnya disabilitas, khususnya untuk yang babak kualifikasi Paralimpiade, maka itu yang kita utamakan,” ujar Surono.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan kegiatan olahraga disabilitas lainnya. Kemenpora harus menyusun skala prioritas berdasarkan dampak kejuaraan terhadap target prestasi nasional dan peluang atlet mencapai kompetisi tertinggi.
Surono menyebut periode kejuaraan 2026 hingga 2027 menjadi momentum penting bagi atlet disabilitas Indonesia. Pada periode tersebut, para atlet memiliki kesempatan untuk mengumpulkan poin dan mengikuti rangkaian kualifikasi yang menentukan peluang tampil di Paralimpiade.
Karena itu, strategi keikutsertaan atlet perlu disusun secara terencana. Setiap federasi tidak dapat menentukan agenda kompetisi secara terpisah tanpa mempertimbangkan sasaran prestasi nasional.
Surono menjelaskan penentuan kejuaraan yang akan diikuti federasi harus melalui proses konsolidasi dan perencanaan bersama antara National Paralympic Committee (NPC) Indonesia dan Kemenpora.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan anggaran dan sumber daya yang tersedia diarahkan kepada kejuaraan yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan prestasi atlet.
Dalam menentukan prioritas, pemerintah juga mempertimbangkan potensi cabang olahraga dan atlet. Cabang serta atlet yang memiliki peluang meraih prestasi akan menjadi salah satu fokus utama dukungan.
Target utama pembinaan tersebut adalah Paralimpiade sebagai ajang multicabang olahraga disabilitas paling bergengsi di dunia. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia juga memiliki sasaran antara melalui keikutsertaan dalam ASEAN Para Games dan Asian Para Games.
Rangkaian kompetisi tersebut menjadi bagian dari jalur pembinaan untuk mengukur perkembangan atlet sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi persaingan di level yang lebih tinggi.
Surono memastikan Kemenpora tetap berkomitmen mendukung NPC Indonesia dalam menjalankan program pembinaan olahraga disabilitas. Dukungan diberikan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas yang dibutuhkan atlet.
Menurut dia, dukungan tersebut diarahkan agar atlet disabilitas Indonesia dapat menjalani proses pembinaan secara berkelanjutan dan memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih prestasi di tingkat internasional.
Kemenpora juga mendorong agar setiap program keikutsertaan dalam kejuaraan internasional memiliki perencanaan yang jelas. Dengan begitu, perjalanan atlet dari kompetisi regional hingga panggung dunia dapat disusun berdasarkan target prestasi yang terukur.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem olahraga disabilitas yang lebih terarah. Kejuaraan internasional yang memiliki nilai kualifikasi dan memberikan poin akan menjadi prioritas dalam strategi menuju Paralimpiade.
Dengan dukungan finansial, fasilitas, serta perencanaan bersama antara Kemenpora dan NPC Indonesia, pemerintah berharap atlet disabilitas nasional mampu meningkatkan peringkat, memenuhi kualifikasi, dan bersaing untuk membawa nama Indonesia di panggung Paralimpiade. (09/AGF)
