JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Krisis iklim di Indonesia mulai memberikan dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan petani serta nelayan.
Ancaman tersebut tidak hanya berupa penurunan hasil panen dan ketidakpastian cuaca, tetapi juga paparan panas ekstrem, gangguan tidur, tekanan psikologis, hingga risiko penyakit.
Temuan itu terungkap dalam peluncuran kertas posisi bertajuk “Panas yang Tak Terlihat: Mengapa Kesehatan Petani dan Nelayan Harus Menjadi Agenda Utama Adaptasi Iklim Indonesia” pada Forum Dialog Kebijakan Nasional di kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Kertas posisi yang disusun LaporIklim bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) di bawah Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia (YSSTI) tersebut menggunakan hasil survei cepat kesehatan dan iklim terhadap 300 petani dan nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, serta Kota dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Survei menunjukkan tekanan panas telah menjadi persoalan keselamatan kerja bagi pekerja sektor pangan.
Sebanyak 78,3 persen responden mengaku pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat hingga hampir pingsan saat bekerja di bawah terik matahari.
Di Indramayu, sebanyak 47 persen nelayan mengaku pernah hampir pingsan ketika melaut.
Sementara itu, 94,7 persen nelayan di wilayah tersebut pernah menghadapi cuaca ekstrem secara langsung di tengah laut.
Dampak kondisi tersebut turut memengaruhi produktivitas. Sebanyak 91 persen pekerja terpaksa menghentikan aktivitas sementara, 92,3 persen mengalami penurunan kecepatan kerja, dan 84 persen merasa beban pekerjaan menjadi lebih melelahkan dibandingkan sebelumnya.
Persoalan lain muncul dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Sebanyak 95–96 persen petani menggunakan pestisida, tetapi kepatuhan memakai APD lengkap hanya sekitar 35–40 persen.
Pakaian pelindung yang tebal dinilai dapat memperparah rasa panas sehingga sebagian petani memilih melepas APD ketika bekerja.
Suhu Panas dan Risiko Kesehatan
Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan BMKG, Dr. Siswanto, M.Sc., mengatakan tren pemanasan di Indonesia perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan adaptasi iklim.
Menurutnya, suhu rata-rata nasional tercatat mencapai 27,52 derajat Celsius dengan anomali 0,8 derajat Celsius.
Ia juga menjelaskan adanya pemanasan pada malam hari yang dapat mengurangi waktu pemulihan tubuh setelah bekerja.
Siswanto menyebut proyeksi lokal menunjukkan laju pemanasan malam di Indramayu mencapai 0,41 derajat Celsius per dekade.
Sementara itu, Kupang mengalami kenaikan suhu rata-rata sekitar 0,33 derajat Celsius per dekade yang turut berkaitan dengan periode Hari Tanpa Hujan (HTH) yang panjang.
Ia mendorong kebijakan adaptasi berbasis tiga pilar, yakni perlindungan kesehatan dan pengaturan jam kerja adaptif, sistem peringatan dini berbasis dampak, serta ketahanan pangan yang berorientasi pada manusia.
Tim peneliti sekaligus Koordinator KRKP, Said Abdullah, menilai kebijakan adaptasi iklim selama ini masih lebih banyak menitikberatkan pada keberlanjutan produksi.
“Petani yang berdaulat tidak cukup hanya diberi bantuan pompa air dan traktor. Selama ini adaptasi pemerintah lebih ke arah produksi supaya gudang Bulog penuh, tetapi kebijakan agar petaninya tidak sakit dan nelayannya tidak meninggal itu belum ada,” ujar Said.
Kesehatan Mental Ikut Terdampak
Program Officer LaporIklim, Fajar Sanintan, mengungkapkan dampak perubahan iklim juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di Indramayu, sejumlah pekerja bahkan disebut mengonsumsi obat seperti parasetamol saat sarapan agar mampu bertahan menghadapi panas ketika bekerja.
Penurunan pendapatan akibat hasil tangkapan yang tidak menentu juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.
Sebagian nelayan disebut harus memilih antara memenuhi kebutuhan pangan atau membeli kipas angin untuk membantu mengatasi panas pada malam hari.
Dari sisi kesehatan mental, 31,7 persen responden mengaku kerap mengalami kesulitan tidur akibat kecemasan terhadap ketidakpastian iklim dan keberlanjutan mata pencaharian.
Angka tersebut lebih tinggi pada nelayan di Indramayu, dengan 65,3 persen responden mengaku sering mengalami gangguan tidur karena kecemasan.
Selain itu, 39 persen responden merasa lebih mudah marah dan 37 persen pernah merasa tertekan akibat kondisi iklim serta ekonomi.
Peneliti YSSTI dan Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN), Safarina G. Malik, mengatakan tekanan panas dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pekerja. Ia juga menyoroti panas malam hari yang mengganggu proses pemulihan tubuh.
Sebanyak 80,3 persen responden mengalami kesulitan tidur. Sementara itu, 55 persen nelayan mengaku bangun dalam kondisi masih lelah.
Kondisi tersebut diperparah konstruksi rumah di wilayah studi yang sebagian besar menggunakan atap seng.
Perwakilan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Nurasni, mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan penyakit yang sensitif terhadap perubahan iklim, seperti DBD, malaria, ISPA, dan diare.
Ia mendorong optimalisasi Puskesmas Keliling (Pusling) dan layanan kesehatan langsung ke masyarakat, terutama bagi petani dan nelayan yang memiliki keterbatasan waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
LaporIklim dan KRKP kemudian merekomendasikan enam langkah, mulai dari penguatan sistem kesehatan adaptif panas, perluasan perlindungan sosial dan asuransi, penyusunan panduan keselamatan kerja saat cuaca panas, penguatan adaptasi berbasis komunitas, integrasi risiko panas dalam perencanaan daerah, hingga perhatian khusus terhadap kesehatan mental dan kelompok rentan.
Rekomendasi tersebut menempatkan kesehatan petani dan nelayan sebagai bagian penting dari strategi adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional.(AGF/09)
