JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Penguatan ekosistem pangan terintegrasi dan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain memastikan ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusi, program tersebut dinilai membutuhkan evaluasi berkelanjutan, perbaikan nyata di lapangan, serta keterlibatan masyarakat dalam penyempurnaan kebijakan.
Sejumlah persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategic Foresight: Mewujudkan Ekosistem Pangan Terintegrasi dan Berkelanjutan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (14/10/2026).
Forum yang diinisiasi tim peneliti Institut STIAMI itu mempertemukan pemangku kepentingan sektor pangan untuk menghimpun masukan mengenai keterhubungan produksi, distribusi, ketersediaan bahan pangan, dan pemenuhan gizi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.
Penelitian tersebut dipimpin Khikmatul Islah bersama Ivan Budi Susetyo, Ratih Kumala, dan Aryo Santiko. Tim peneliti memperoleh hibah penelitian fundamental dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek).
Melalui kajian Strategic Foresight, tim berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat keterpaduan sistem pangan dari hulu hingga hilir.
Upaya ini dinilai penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
Evaluasi MBG Perlu Ditindaklanjuti
Ketua tim peneliti, Khikmatul Islah, menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem pangan membutuhkan keterpaduan berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi, keamanan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan gizi.
Menurut alumni Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-39 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tersebut, pelaksanaan MBG perlu terus dievaluasi untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Evaluasi tersebut tidak seharusnya berhenti pada kajian atau penyusunan rekomendasi. Jika program tetap dilanjutkan, hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan konkret terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain mekanisme pelaksanaan, distribusi bahan pangan, infrastruktur pendukung, kualitas makanan, serta efektivitas penyelesaian masalah pada tingkat pelaksana.
Selain itu, aspirasi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah memahami dampak pelaksanaan program, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi penerima manfaat, serta menentukan aspek yang perlu diperbaiki.
Dengan demikian, evaluasi MBG diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Islah berharap pelaksanaan MBG dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, baik dalam pemenuhan gizi maupun dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kondisi ekonomi dan sosial.
Data Produktivitas Pangan Jadi Acuan Menu
Selain evaluasi pelaksanaan, integrasi data produktivitas pangan antarlembaga menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas MBG.
Instansi terkait perlu berinisiatif berbagi data produktivitas komoditas pangan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Data tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan menu makanan untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam periode dua mingguan.
Melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi, penyusunan menu diharapkan dapat disesuaikan dengan tingkat produktivitas dan ketersediaan komoditas di setiap wilayah.
Pendekatan ini memungkinkan bahan pangan lokal yang sedang tersedia dalam jumlah memadai untuk dimanfaatkan secara optimal.
Selain membantu menjaga kelancaran pasokan, kebijakan tersebut berpotensi membuka akses pasar yang lebih baik bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan setempat.
Sebaliknya, apabila suatu komoditas mengalami keterbatasan pasokan atau kenaikan harga, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan menu berikutnya.
Meski demikian, penyesuaian menu tetap harus memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat. Ketersediaan bahan pangan lokal perlu diselaraskan dengan standar gizi yang telah ditetapkan, sehingga efisiensi pengadaan tidak mengurangi kualitas makanan yang disajikan.
Karena itu, pertukaran data antara instansi pangan dan BGN perlu didukung mekanisme koordinasi yang jelas, pembaruan informasi secara berkala, serta pemanfaatan data yang sesuai dengan kebutuhan operasional setiap SPPG.
SPPG Harus Patuhi Standar Gizi
Kepatuhan SPPG terhadap standar gizi dan prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) juga menjadi aspek mendasar dalam pelaksanaan MBG.
Setiap SPPG perlu memastikan makanan yang disediakan memenuhi ketentuan gizi yang berlaku, sekaligus memperhatikan keamanan pangan, kualitas bahan baku, dan proses pengolahan makanan.
Kepatuhan terhadap SOP diperlukan agar kualitas makanan tidak berbeda secara signifikan antarlokasi. Standar pelaksanaan yang konsisten juga penting untuk memastikan tujuan pemenuhan gizi tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan program.
Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan standar tersebut diterapkan dalam praktik.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah korektif perlu dilakukan agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
Integrasi data produktivitas pangan dengan perencanaan menu juga harus berjalan seiring dengan pengawasan standar gizi.
Dengan begitu, pemanfaatan komoditas lokal tidak hanya mendukung rantai pasok, tetapi juga tetap memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat.
Produksi dan Distribusi Perlu Terhubung
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menyambut baik penelitian tersebut. Ia menilai pengembangan ekosistem pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar produksi dalam negeri dapat terhubung dengan kebutuhan dapur penyedia makanan bergizi.
“Harapannya, SPPG bisa menyerap langsung produksi pangan, baik beras, telur, daging, maupun komoditas lainnya dari petani dan peternak,” ujar Maino dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, tantangan yang perlu diperhatikan tidak hanya menyangkut ketersediaan produksi pangan nasional, tetapi juga bagaimana menyalurkan hasil produksi dari sentra pangan menuju wilayah yang membutuhkan, termasuk dapur SPPG.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengembangan hub atau agregator untuk menghubungkan petani, peternak, pelaku distribusi, dan SPPG.
Melalui mekanisme tersebut, petani dan peternak diharapkan memperoleh harga yang layak, sementara SPPG mendapatkan kepastian pasokan bahan pangan berkualitas.
Ketersediaan informasi mengenai stok dan perkembangan harga komoditas juga dinilai dapat membantu pengelola SPPG merencanakan kebutuhan bahan pangan dengan lebih baik.
Libatkan Lintas Lembaga dan Akademisi
FGD tersebut melibatkan unsur pemerintah, lembaga pangan, akademisi, dan peneliti. Lembaga yang tercantum dalam undangan antara lain Bapanas, BGN, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Perum Bulog.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkaya perspektif penelitian, terutama dalam memetakan hubungan antara produksi pertanian, pengelolaan cadangan pangan, distribusi, dan kebutuhan bahan makanan untuk program MBG.
Penentuan wilayah prioritas juga menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem pangan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan rentan dan rawan pangan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, FGD, dan tinjauan literatur sistematis atau systematic literature review (SLR).
Tim menargetkan penyelesaian penelitian dan pelaporan pada akhir 2026, disertai rencana pengajuan artikel ilmiah ke jurnal terindeks Scopus serta pengembangan model ekosistem pangan sebagai luaran penelitian.
Melalui kajian tersebut, tim peneliti berharap rekomendasi yang dihasilkan mampu menghubungkan kebijakan, produksi, distribusi, dan pemenuhan gizi dalam satu kerangka berkelanjutan.
Penguatan ekosistem pangan MBG pada akhirnya membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, kepatuhan terhadap standar gizi, pemanfaatan data produktivitas pangan, serta evaluasi yang berorientasi pada tindakan nyata.
Pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga penting agar perbaikan program dapat menjawab kebutuhan dan persoalan yang ditemukan di lapangan. (AGF/09).
