“MUI juga mengimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape. Selain mempertimbangkan risiko kesehatan dan kandungan zat adiktif, keputusan tersebut didasarkan pada potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang dirilis pada Selasa (10/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI menekankan pentingnya pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam menilai penggunaan vape, baik berdasarkan ilmu kedokteran maupun nilai-nilai agama. Upaya mencegah kemudaratan dinilai perlu diprioritaskan sebelum dampak negatifnya semakin meluas.
Sebagai tindak lanjut, MUI merekomendasikan Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan penggunaan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Upaya tersebut perlu disertai koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian maupun pelarangan vape dapat berjalan secara terpadu.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta segera menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) direkomendasikan memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melarang penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran maupun konsumsi zat terlarang.
Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk rokok elektrik dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Dalam upaya pemberantasan narkotika, Polri dan BNN diminta menutup berbagai celah peredaran narkoba, termasuk melalui perangkat vape, serta melakukan penindakan secara tegas.
Aparat penegak hukum juga diminta menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, MUI mendorong organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape dan risiko kesehatan akibat paparan zat adiktif.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
MUI selanjutnya meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Sebelumnya, BPOM menyoroti keberadaan sejumlah zat berbahaya dalam produk vape meskipun perangkat tersebut tidak mengandung tar seperti rokok konvensional.
BPOM juga menegaskan bahwa vape bukan merupakan terapi untuk berhenti merokok. Hal tersebut sejalan dengan kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai penggunaan rokok elektrik.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditetapkan pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026 Masehi.
Dokumen fatwa ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. Dr. KH M. Asrorun Niam Sholeh, MA, dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Aminudin Yakub, MA. Fatwa tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan, MA.(Aat SS/01)
