DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Tim Penasihat Hukum RU mengadukan penyidik kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bali terkait pemberitahuan perpanjangan penahanan terdakwa II yang disebut tidak disampaikan kepada keluarga tepat waktu. Surat perpanjangan penahanan tertanggal 9 Mei 2026 itu, menurut kuasa hukum, baru diterima keluarga pada 2 Juni 2026.
“Seharusnya surat tanggal 9 Mei itu ada pemberitahuan lagi terkait perpanjangan penahanan. Nah, terkait perpanjangan penahanan itu tidak diberikan. Di situlah menjadi alasan mendasar kenapa dilakukan pengaduan,” kata kuasa hukum RU, Timoteus Mordan dalam keterangannya di Mapolda Bali, Selasa (10/11/2026).
Timoteus Mordan mengatakan, persoalan pemberitahuan tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya mengadukan oknum penyidik ke Bid Propam Polda Bali. Menurutnya, keluarga terdakwa seharusnya memperoleh informasi mengenai perpanjangan masa penahanan agar mengetahui perkembangan status hukum dan masa penahanan yang dijalani terdakwa.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima pihaknya, surat tertanggal 9 Mei 2026 tersebut baru diterima keluarga terdakwa II pada 2 Juni 2026.
“Jeda waktu antara tanggal surat dan penerimaannya itu menjadi salah satu hal yang dipersoalkan tim penasihat hukum,” ujarnya.
Timoteus menilai tidak adanya pemberitahuan tepat waktu dapat menyulitkan keluarga dalam mengetahui status penahanan serta mempertimbangkan langkah hukum yang dapat ditempuh.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan penanganan pengaduan sebelum menyimpulkan apakah persoalan tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan penyidik atau terdapat aspek lain yang perlu diperiksa.
“Kalau dilihat dari faktanya, memang di dalam surat itu tidak ada pemberitahuan. Tetapi untuk menyimpulkan apakah ini masuk ketidakprofesionalan atau seperti apa, kami masih menunggu tahapan dan perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
Timoteus memastikan persoalan tersebut juga akan dimasukkan dalam materi pembelaan atau pleidoi yang dijadwalkan disampaikan tim penasihat hukum pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, materi pembelaan akan disusun berdasarkan fakta persidangan, dokumen yang diperoleh, serta analisis hukum tim penasihat hukum.
“Di dalam surat hasil pengembangan terkait pengaduan ini ditemukan cukup bukti. Sehingga kami perlu memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari materi pembelaan kami,” kata Timoteus.
Ia menambahkan, hasil pengembangan pengaduan tersebut menjadi salah satu bahan yang akan dipertimbangkan dalam menyampaikan argumentasi pembelaan di persidangan.(One/01)
