JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas aksi teror yang terjadi di Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia juga meminta pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Permintaan tersebut disampaikan Kevin saat bersilaturahmi dengan pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif, Sabtu (14/11/2026) dini hari.
Dalam pertemuan itu, Kevin Wu menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi pada Minggu (8/11/2026).
“Setelah mendengar kejadian pada tanggal 8, Bapak dan Ibu, saya terenyuh,” ujar Kevin Wu dalam keterangannya.
Ia menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa. Menurut Kevin, aparat perlu mendalami motif dan kemungkinan adanya unsur lain di balik tindakan pelaku.
“Mungkin, ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kalau saya boleh katakan. Entah apa yang ada di balik kejadian ini. Ini tidak bisa hanya dianggap sebagai pidana sederhana,” katanya.
Silaturahmi tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Mardani Ali Sera dan Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Sejumlah perwakilan instansi turut hadir, di antaranya dari Kementerian Agama dan Polres Metro Jakarta Timur.
Kevin Kirim Surat kepada Sejumlah Pihak
Kevin mengatakan, ia telah menyampaikan surat kepada sejumlah pihak berwenang agar kasus tersebut ditangani secara tuntas. Surat itu, antara lain, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Timur.
Ia juga menyurati Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyampaikan pandangannya terkait peristiwa tersebut.
“Saya secara resmi membuat surat tertuju kepada Pak Gubernur. Juga kepada Pak Kapolda pada tanggal 11 November lalu. Karena lingkup kami juga di provinsi, kami juga bersurat kepada FKUB, MUI, dan lain sebagainya. Ada tiga hal yang mau saya sampaikan,” ujar Kevin.
Kevin menilai, tindakan pelaku perlu ditinjau dari ketentuan pidana yang mengatur perlindungan terhadap kehidupan beragama dan kegiatan ibadah. Ia merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggunaan kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang menjalankan ibadah.
“Pasal-pasal pidana terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan dan sarana ibadah ini ada di Pasal 303 ayat 3 KUHP tentang penggunaan kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi ini bukan cuma sekadar masalah pidana,” katanya.
Selain itu, Kevin meminta aparat mendalami kemungkinan penerapan ketentuan mengenai tindak pidana terorisme. Ia menyebut dampak peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan korban secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan di kalangan jemaah.
“Patut diperhatikan bagaimana efek traumatis dari kejadian ini. Karena, itu dapat menimbulkan ketakutan yang merusak rasa aman jemaah dan kesucian tempat rumah ibadah ini. Kami telah bersepakat bahwa tindakan pelaku ini hendaknya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Terorisme,” ujarnya.
Minta Penanganan Kasus Dilakukan Transparan
Kevin juga menduga terdapat unsur yang berpotensi memicu pertentangan antarumat beragama dalam peristiwa tersebut. Karena itu, ia meminta kepolisian mengungkap motif dan fakta hukum secara transparan agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Menurut dia, informasi mengenai kasus tersebut perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika pemberitaan menyebar luas di ruang publik.
“Mengenai persepsi publik ketika berita ini viral, bagi masyarakat yang tidak paham konteks, bagi yang tidak paham ceritanya secara utuh, dan kalau dipotong setengah-setengah ini kan berbahaya. Ini merusak kerukunan umat beragama di tempat lain. Bukan hanya di Jakarta, bukan cuma di Duren Sawit,” pungkas Kevin.(Red)
