SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah China memperketat pengawasan ruang udara di ibu kota dengan melarang warga memiliki dan menyimpan pesawat nirawak atau drone.
Kebijakan larangan memiliki drone yang mulai berlaku pada Minggu (15/11/2026) tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan Beijing, termasuk dari potensi ancaman terhadap objek vital pemerintahan.
Larangan ini berlaku di seluruh wilayah administratif Beijing, baik kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Tidak hanya kepemilikan dan penyimpanan, pemerintah juga melarang masyarakat membawa masuk drone beserta komponen utamanya ke wilayah tersebut.
Dilansir AFP, Senin (16/11/2026), kebijakan tersebut pertama kali diumumkan pemerintah Beijing pada September 2026.
Aturan baru itu merupakan bagian dari upaya memperketat pengelolaan ruang udara dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan di ibu kota China.
Sebelum aturan diberlakukan, pemilik drone diwajibkan menyingkirkan perangkat mereka dari Beijing.
Pemerintah menyediakan sejumlah mekanisme, antara lain penjualan kembali melalui tempat pembelian resmi, penjualan secara daring, serta pemindahan perangkat ke luar wilayah administratif Beijing.
Kebijakan tersebut menjadi perubahan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya.
Pada Mei 2026, pemerintah Beijing telah melarang penjualan drone dan mewajibkan pemilik mendaftarkan perangkat kepada pihak berwenang. Namun, pemilik masih diperbolehkan menyimpan drone yang telah didaftarkan.
Melalui ketentuan terbaru, kepemilikan dan penyimpanan drone tidak lagi diperbolehkan secara umum. Warga yang kedapatan melanggar aturan dapat dikenai denda dan perangkatnya disita.
Keamanan Ruang Udara
Penerapan larangan tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran pemerintah terhadap keselamatan ruang udara Beijing.
Pada Juni 2026, sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di kota tersebut. Insiden itu menewaskan pilot dan menyebabkan 13 orang lainnya terluka.
Beijing juga memiliki tingkat pengamanan ketat karena menjadi pusat pemerintahan China, tempat tinggal para pemimpin tertinggi negara, serta lokasi kantor pusat Partai Komunis China (PKT).
Dalam aturan baru tersebut, pemerintah tetap memberikan pengecualian untuk penggunaan drone dalam kepentingan tertentu.
Penerbangan dapat diizinkan untuk keperluan penanggulangan terorisme, penegakan hukum, bantuan darurat, pertanian, dan penelitian ilmiah.
Di sisi lain, penggunaan drone telah berkembang pesat di China dalam beberapa tahun terakhir.
Perangkat tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, terutama fotografi dan pengambilan gambar lanskap dari udara.
Dengan berlakunya kebijakan ini, penggunaan drone untuk kepentingan pribadi di Beijing menghadapi pembatasan menyeluruh.
Pemerintah menempatkan aspek keamanan ibu kota dan pengawasan ruang udara sebagai dasar penerapan aturan tersebut.(Red)
Sumber: AFP











