Opini  

Polemik Ijazah Gibran dan Dugaan Politisasi Proses Hukum

Polemik Ijazah Gibran dan Dugaan Politisasi Proses Hukum
Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. (Foto: Dok. Pribadi)

“Demi kebenaran, Gibran tetap memiliki hak untuk membuktikan keabsahan seluruh ijazahnya di pengadilan melalui proses pembuktian.”

Oleh: Otto Cornelis Kaligis

Pada Pilpres 2024, hasil akhir menunjukkan bahwa kurang lebih 96 juta rakyat Indonesia atau sekitar 58 persen pemilih memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, dua pasangan calon lainnya, yakni Ganjar Pranowo-Prof. Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, jika digabungkan, hanya memperoleh sekitar 42 persen suara pemilih.

Kita semua menyaksikan melalui layar televisi kampanye visi dan misi masing-masing pasangan calon. Tidak satu pun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan keikutsertaan pasangan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres. Bahkan, ketika pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang, pasangan calon lainnya turut menerima hasil tersebut.

Lantas, mengapa setelah hampir dua tahun berlalu, baru muncul kegaduhan politik mengenai kesetaraan ijazah Gibran yang kemudian dijadikan polemik?

Tuduhan adanya penumpang gelap dalam polemik ini masuk akal dan dapat dimengerti, mengingat tujuan utamanya diduga untuk melengserkan Wakil Presiden Gibran.

Berikut fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses persidangan, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pandangan dan Catatan Hukum

  1. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan pendapat, baik sebagai praktisi hukum maupun sebagai orang pertama yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor 01/G/199/PTUN-JKT.
  2. Pada saat itu, kantor PTUN masih berlokasi di Jalan Cikini Raya.
  3. Di bidang akademik, saya telah menerbitkan empat buku mengenai Peradilan TUN, masing-masing berjudul “Praktik-Praktik Peradilan TUN di Indonesia (tiga jilid) dan Acara Pemeriksaan Cepat di PTUN”.
  4. Bahkan, saya pernah mewakili Mahkamah Agung dalam perkara melawan Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi.
  5. Ketika mengikuti sejumlah pendapat ahli yang menyatakan bahwa putusan TUN pada tingkat kasasi bersifat final dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK), saya memiliki pengalaman berbeda. Buktinya, beberapa kali saya mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan kasasi TUN.
  6. Adapun catatan hukum saya terhadap kasus kesetaraan ijazah Gibran antara lain sebagai berikut.
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara TUN Nomor 742/TUN/2026.
  8. Dalam kedua putusan tersebut, salah satu pertimbangan menyebutkan bahwa pemohon, Prof. Denny Indrayana, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai penggugat.
  9. Hal yang menjadi perhatian saya adalah pertimbangan hukum yang menyatakan, “Tidak terdapat bukti ijazah SMA.”
  10. Publik dan persidangan melalui kesaksian Ina Liem, seorang konsultan pendidikan, memperoleh penjelasan mengenai keaslian ijazah S-1 Gibran yang dikeluarkan oleh MDIS di Singapura.
  11. Gibran sendiri di hadapan publik telah menjelaskan bahwa dirinya benar memperoleh gelar Bachelor of Science (BSc) dari MDIS Singapura.
  12. Verifikasi terhadap seluruh ijazah Gibran juga telah dilakukan oleh pihak yang berwenang sejak dirinya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo.
  13. Lantas, mengapa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk menghadirkan Gibran dalam persidangan?
  14. Dengan demikian, seluruh riwayat pendidikan Gibran di Singapura, termasuk bukti kelulusan S-1, sebenarnya dapat dijelaskan di hadapan Mahkamah Konstitusi.
  15. Baik dalam persidangan perkara Nomor 01 tersebut maupun dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742, yang menurut saya hanya menyalin pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai tidak ditemukannya ijazah SMA, kedua putusan tersebut tidak menyentuh kesaksian Gibran mengenai ijazah sarjana Bachelor of Science.
  16. Kedua putusan tersebut perlu dikaji karena, menurut pandangan saya, terdapat dugaan rekayasa dalam proses pengambilan putusannya.
  17. Padahal, dalam perkara TUN Nomor 742, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding telah menolak kedudukan hukum pemohon, Saudara Subhan.
  18. Lantas, mengapa kedua putusan tersebut, baik putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, kemudian digunakan sebagai alat untuk melengserkan Gibran? Padahal, dalam perkara TUN Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT, Gibran selaku Turut Tergugat akan hadir untuk memberikan seluruh bukti terkait ijazahnya.
  19. Mengapa sejumlah pendukung, termasuk para ahli, menolak hak Gibran dalam perkara TUN Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT untuk mengajukan seluruh saksi dan bukti mengenai kesetaraan ijazahnya?
  20. Walaupun pada akhirnya Gibran mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, demi kebenaran, Gibran tetap memiliki hak untuk membuktikan keabsahan seluruh ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui proses pembuktian.
  21. Yang pasti, dalam pernyataan mengenai pengunduran dirinya, Gibran menegaskan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan ijazahnya.
  22. Dengan tegas, Gibran menyatakan bahwa seluruh ijazah yang dimilikinya, mulai dari pendidikan SD hingga gelar Bachelor of Science dari Singapura, adalah asli dan telah diperlihatkannya di pengadilan.
  23. Memang benar bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA dari Indonesia. Hal itu karena setelah menyelesaikan pendidikan SMP, Gibran melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia.
  24. Pernyataan mengenai fakta hukum ijazah Gibran ini, menurut saya, merupakan tamparan bagi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dinilai tidak memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan kesaksiannya, sekalipun pemohon, Prof. Denny Indrayana, pernah meminta agar Gibran dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
  25. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai kesetaraan ijazah tersebut, menurut pandangan saya, merupakan putusan politik dan bagian dari dugaan persekongkolan di lingkungan lembaga peradilan untuk turut melengserkan Gibran.
  26. Dengan demikian, melalui polemik kesetaraan ijazah Gibran dan pernyataan Gibran bahwa seluruh ijazah yang dimilikinya adalah asli, dugaan rekayasa yang dilakukan oleh kelompok yang disebut sebagai “komplotan” pemakzulan Gibran diharapkan dapat terungkap.
BACA JUGA  Sistem Pendidikan di Finlandia, Contoh Bagi Indonesia

*Penulis adalah praktisi hukum senior, Tim Pembela Prabowo-Gibran Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK