“Hukum seolah-olah hanya menjadi panggung, sementara sutradaranya justru kepentingan politik. Jangan kita biarkan mereka terus menunaikan seleranya berkomedi dengan hukum administrasi negara.”
Oleh: Ahmad Saleh Tabibuddin
Saya kecewa, bahkan semakin kecewa setelah dua malam terakhir menyaksikan fenomena dunia persilatan hukum dan politik di negeri ini. Dua malam yang saya habiskan untuk mengikuti berbagai perkembangan politik dan hukum justru melahirkan satu pertanyaan, sebenarnya kita sedang hidup di sebuah negara hukum, ataukah negeri ini telah berubah menjadi panggung teater komedi, tempat para aktornya mengenakan jas, berbicara atas nama rakyat, dan duduk nyaman di lembaga-lembaga negara?
Seperti pernah dikatakan seorang kawan yang berprofesi sebagai sutradara teater, puncak dari sebuah tragedi adalah komedi. Barangkali, apa yang sedang kita saksikan hari-hari ini adalah puncak dari tragedi itu. Ketika segala sesuatunya sudah begitu absurd, tak banyak lagi yang tersisa selain komedi.
Begini, sejak awal negara ini sepakat menganut prinsip Rechtsstaat atau negara hukum. Artinya, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Dalam hukum administrasi negara, kita mengenal asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan perlindungan terhadap kepercayaan yang sah. Namun, entah mengapa, dalam praktiknya prinsip-prinsip itu justru kerap dilupakan.
Saya sederhanakan, ya.
Misalnya, kita hendak meminta surat keterangan domisili kepada kepala desa. Seluruh persyaratan kita serahkan. Berkas diperiksa, dinyatakan lengkap, kemudian kepala desa menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kita memenuhi persyaratan administrasi. Kita menggunakan surat tersebut karena percaya pada keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala desa.
Beberapa waktu kemudian, ternyata surat tersebut dipersoalkan. Setelah melalui proses hukum, diputuskan bahwa surat keterangan itu keliru dan harus dibatalkan.
Pertanyaannya, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan penerbitan surat tersebut? Bukankah kepala desa yang memeriksa, memproses dan menerbitkannya? Lalu, mengapa orang yang mengajukan permohonan, yang telah menyerahkan seluruh persyaratan dan memperoleh surat resmi, justru diperlakukan seolah-olah menjadi sumber kesalahan?
Kira-kira begitulah keganjilan yang sedang kita saksikan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Produk administrasi negara dipersoalkan, keputusan tata usaha negara dibatalkan melalui proses Peradilan TUN. Namun, aneh bin ajaib, perhatian publik justru diarahkan kepada Gibran yang menggunakan produk administrasi tersebut.
Lebih ajaib lagi, belum selesai kita mencerna persoalan hukumnya, tiba-tiba anggota dewan terhormat kita beramai-ramai melontarkan tuntutan pemakzulan terhadap Gibran. Seolah-olah seluruh persoalan administrasi, keputusan pejabat, dan proses hukum yang terjadi sebelumnya dapat begitu saja dibebankan kepada orang yang justru menjadi pihak terdampak.
Yang dibatalkan itu produk keputusan administrasi? Bukankah ada pejabat dan institusi yang menerbitkannya? Kalau memang terdapat kesalahan prosedur, kekeliruan kewenangan, atau cacat substansi dalam keputusan tersebut, mengapa pertanggungjawaban pejabat dan institusi yang menerbitkannya tidak menjadi perhatian utama?
Saya tidak mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan dokumen administrasi otomatis terbebas dari segala tanggung jawab hukum. Kalau ada bukti pemalsuan, penipuan, atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum, tentu harus diuji berdasarkan hukum. Tetapi, jangan mencampuradukkan kesalahan penerbitan keputusan administrasi dengan kesalahan pemohon yang belum tentu terbukti.
Di sini pentingnya membedakan tanggung jawab pejabat administrasi, keabsahan keputusan tata usaha negara, dan tanggung jawab pribadi seseorang. Ketiganya tidak bisa dicampuradukkan begitu saja hanya karena kita sedang tidak menyukai Gibran.
Yang lebih menggelikan, DPR yang seharusnya menjadi salah satu institusi penjaga demokrasi dan pengawas penyelenggaraan negara, justru terlihat begitu mudah terbawa kegaduhan. Padahal, urusan pemakzulan Wakil Presiden bukan urusan selera politik. Ada mekanisme konstitusional, ada alasan hukum yang limitatif, dan ada tahapan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Saya semakin yakin, persoalan terbesar kita bukan semata-mata kekurangan aturan hukum. Kita justru terlalu sering menyaksikan orang-orang yang seharusnya memahami hukum, tetapi memperlakukannya sebagai alat untuk membenarkan kepentingan politik sesaat.
Negara kita punya banyak orang pandai berbicara tentang konstitusi, tetapi tidak semuanya serius memahami bagaimana konstitusi bekerja. Banyak yang berbicara tentang negara hukum, tetapi begitu berhadapan dengan kepentingan politik, asas kepastian hukum mendadak dilupakan. Banyak yang berbicara tentang demokrasi, tetapi prosedur konstitusional diperlakukan seperti formalitas belaka.
Saya tidak sedang membela Gibran sebagai pribadi atau membenarkan seluruh proses yang melatarbelakangi pencalonannya. Saya sedang mempertanyakan cara kita memperlakukan hukum. Sebab, kalau hari ini Gibran bisa menjadi sasaran akibat kekeliruan administrasi yang dilakukan institusi negara, besok siapa pun bisa mengalami hal serupa. Ini preseden buruk. Sebuah catatan buruk dalam praktik bernegara.
Bayangkan kalau setiap warga yang menerima surat resmi dari pemerintah harus menanggung sendiri seluruh risiko apabila suatu hari keputusan pejabat yang menerbitkannya dibatalkan. Lalu, untuk apa ada asas praduga keabsahan keputusan administrasi? Untuk apa ada asas kecermatan? Untuk apa ada tanggung jawab jabatan? Jangan sampai semua asas itu hanya menjadi deretan istilah dalam buku hukum administrasi, tetapi kehilangan maknanya ketika berhadapan dengan praktik penyelenggaraan negara.
Negara tidak boleh hanya merasa berwenang ketika menerbitkan keputusan, tetapi mendadak lupa tanggung jawab ketika keputusan itu dinyatakan bermasalah.
Dan yang paling menyedihkan, kita justru menyaksikan orang-orang yang duduk di lembaga negara ikut memperkeruh persoalan, bukan menjernihkannya. Mereka yang seharusnya membantu masyarakat memahami persoalan hukum justru menambah keruwetan dengan pernyataan-pernyataan politik yang seolah-olah tidak membutuhkan penjelasan konstitusional.
Saya kecewa. Bukan karena polemik Gibran semata, tetapi karena peristiwa ini memperlihatkan betapa rapuhnya keseriusan kita dalam bernegara. Hukum seolah-olah hanya menjadi panggung, sementara sutradaranya justru kepentingan politik.
Kalau begini terus, jangan-jangan yang perlu lebih dahulu diuji bukan hanya keabsahan dokumen, tetapi juga keseriusan orang-orang yang sedang mengurus negara. Jangan kita biarkan mereka terus menunaikan seleranya berkomedi dengan hukum administrasi negara.
Labuapi, 13 November 2026.
*Penulis Ahmad Saleh Tabibuddin merupakan Pembelajar Hukum Pemerintahan dan Aktivis Kebudayaan
