“Demokrasi yang matang tidak menuntut asal-usul dari kasta profesi tertentu. Demokrasi menuntut sosok yang memiliki kejernihan konseptual, integritas moral, serta kecakapan mengonversi legitimasi politik menjadi manfaat nyata bagi rakyat tanpa sedikit pun melangkahi batas-batas konstitusi.”
Oleh: Dr. Drs. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Jika efektivitas pemerintahan dijadikan ukuran utama, menempatkan figur berlatar belakang eksekutif di kursi wakil presiden merupakan hipotesis awal yang masuk akal.
Pengalaman mengurai benang kusut birokrasi memberi modal teknis untuk menerjemahkan keputusan politik yang abstrak menjadi program nyata yang dirasakan publik.
Namun, dalam ruang penalaran yang jernih, keunggulan ini tentu bukan dogmatisme mutlak. Rekam jejak, integritas moral, serta kemampuan menggalang konsensus politik tetap menjadi uji keaslian (acid test) yang paling menentukan. Kita tidak sedang mengagungkan kasta profesi tertentu, melainkan menguji daya nalar dan kapasitas konseptual pimpinan nasional.
Atas dasar kalkulasi akal sehat itulah, sebuah thought experiment (eksperimen pikiran) menjadi relevan: Bagaimana jika efektivitas kekuasaan diuji secara simulatif dengan membandingkan figur dari kelas legislatif, eksekutif, profesional, hingga militer (TNI)?
Wacana ini jelas bukan gerakan politik praktis untuk menggoyang stabilitas, melainkan eksperimen simulasi logis untuk menimbang modalitas, potensi manfaat, dan risiko dari tiap latar belakang. Pertanyaan mendasarnya bukan soal siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling mampu membantu presiden mengonversi mandat rakyat menjadi kinerja nyata.
Politisi dari kalangan legislatif memiliki kecakapan tinggi dalam merancang undang-undang, mengunci anggaran, dan bernavigasi di antara transaksi kepentingan.
Modal ini berharga untuk menjaga kelancaran komunikasi antara Istana dan DPR. Namun, kelincahan bernegosiasi tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan mengorkestrasi birokrasi di lapangan. Tanpa etika publik yang kokoh, kompromi politik justru berisiko tergelincir menjadi sekadar pembagian konsesi yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Sementara itu, mantan kepala daerah atau menteri dari kalangan eksekutif menawarkan hands-on experience. Mereka memahami anatomi perencanaan, kapasitas anggaran, hingga eksekusi program.
Ini merupakan modal vital untuk menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat. Meski demikian, lamanya masa jabatan bukanlah jaminan mutu kepemimpinan. Tanpa keberanian berinovasi dan integritas, pengalaman eksekutif hanya akan melanggengkan inersia birokrasi dan mesin pemerintahan yang tampak sibuk berputar, tetapi sebenarnya berjalan di tempat.
Dari kelompok teknokrat dan akademisi profesional, kita mendapatkan kejernihan analisis berbasis bukti (evidence-based policy) dan presisi pemecahan masalah. Namun, arena publik tidak berjalan semata-mata berdasarkan formula teknis atau teori di atas kertas.
Kebijakan yang sempurna di atas kertas akan lumpuh jika pembuatnya tidak memahami dinamika dalam membangun dan merawat konsensus politik kelembagaan.
Adapun latar belakang militer atau TNI membawa keunggulan dalam disiplin organisatoris, ketegasan manajemen krisis, dan penguasaan rantai komando. Namun, tata kelola negara demokratis mensyaratkan logika yang berbeda dari struktur militer.
Demokrasi bertumpu pada deliberasi, transparansi, pengawasan publik, dan jaminan atas hak-hak sipil. Karena itu, modal kedisiplinan militer wajib ditempatkan di bawah kerangka konstitusi dan prinsip supremasi sipil.
Secara teoretis, eksperimen pikiran ini berjangkar pada pemikiran Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957) mengenai kalkulasi untung-rugi (cost and benefit), serta William A. Gamson dalam A Theory of Coalition Formation (1961) tentang pentingnya dukungan politik.
Namun, dukungan politik yang luas akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi kapasitas eksekusi dan akuntabilitas. Di sinilah meritokrasi bertindak sebagai kompas. Profesi hanyalah petunjuk historis, bukan bukti kapasitas final.
Oleh sebab itu, preferensi terhadap figur eksekutif harus tetap terbuka untuk diuji melalui rekam jejak yang transparan dan indikator kinerja yang terukur.
Agar tidak terjadi kesesatan berpikir (logical fallacy), eksperimen pikiran ini wajib dipisahkan secara tegas dari koridor hukum konstitusi.
Pertama, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Kedua, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur prosedur pemberhentian (impeachment). Mekanisme ini hanya dapat berjalan atas dasar dugaan pelanggaran hukum atau alasan konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, perbedaan selera kepemimpinan tidak dengan sendirinya menjadi dasar hukum untuk menghentikan masa jabatan.
Ketiga, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden oleh MPR apabila terjadi kekosongan jabatan. Mekanisme tersebut bukan pintu masuk bagi penggantian rutin. Simulasi ini murni latihan intelektual untuk menguji kebutuhan fungsi kepemimpinan, bukan proposal untuk menerobos atau mengabaikan konstitusi.
Eksperimen pikiran ini membawa kita pada satu muara: pengalaman eksekutif sangat layak dijadikan pertimbangan awal, tetapi kita tidak boleh terjebak pada anggapan dogmatis bahwa satu profesi pasti selalu lebih unggul.
Demokrasi yang matang tidak menuntut asal-usul dari kasta profesi tertentu. Demokrasi menuntut sosok yang memiliki kejernihan konseptual, integritas moral, serta kecakapan mengonversi legitimasi politik menjadi manfaat nyata bagi rakyat tanpa sedikit pun melangkahi batas-batas konstitusi.
*Penulis adalah Dewan Pakar Ilmu Pemerintahan pada Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat, Rektor Universitas Pramita Indonesia, dan Kolumnis Produktif tentang Tata Kelola Pemerintahan di Berbagai Media Pers.
