Proyek Giant Sea Wall Pantura, Rokhmin Dahuri Soroti Transparansi dan Uji Publik

Avatar photo
Proyek Giant Sea Wall Pantura, Rokhmin Dahuri Soroti Transparansi dan Uji Publik
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Prof. Rokhmin Dahuri. (Foto: Dok. DPR)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengedepankan transparansi dan melibatkan masyarakat serta kalangan akademisi dalam perencanaan proyek Giant Sea Wall (GSW) Pantura Jawa.

Menurut Rokhmin Dahuri, proyek pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa tersebut membutuhkan tata kelola yang terbuka dan pengawasan ketat. Ia mengingatkan agar proyek Giant Sea Wall Pantura tidak menjadi ajang perburuan rente.

Hal tersebut disampaikan Rokhmin Dahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

RDP tersebut membahas perkenalan jajaran pimpinan BOPPJ serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Rokhmin menilai, pelibatan masyarakat dan pakar lintas disiplin perlu dilakukan sejak tahap awal perencanaan. Ia mencontohkan praktik perencanaan tata ruang pesisir (coastal planning) di negara maju, seperti Seattle, Amerika Serikat.

BACA JUGA  Sebelum H-10 Mudik Lebaran 2024, PUPR Selesaikan Jalan Pantura

Menurut dia, Indonesia memiliki banyak ilmuwan dan ahli geodinamika yang dapat dilibatkan untuk mengkaji desain proyek serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.

“Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” kata Rokhmin.

Selain mendorong uji publik, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan BOPPJ agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dan investasi.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir.

“Jangan sembarangan, Pak. Karena kita banyak orang pintar di Indonesia. Jangan memandang proyek ini hanya soal ambil proyek lalu dapat sekian persen. Sudahlah, enough is enough, hentikan praktik seperti itu,” ujarnya.

BACA JUGA  Pasukan Gibran Indonesia Surati DPR RI, Fritz Alor Boy: Tolak Pemakzulan

Anggaran BOPPJ Rp 481,11 Miliar

Berdasarkan paparan dalam rapat, BOPPJ dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025. Lembaga tersebut mendapat mandat mengoordinasikan pengelolaan kawasan Pantura Jawa yang mencakup lima provinsi, 20 kabupaten dan lima kota.

Untuk Tahun Anggaran 2027, BOPPJ memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp481,11 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp30 miliar dialokasikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Anggaran tersebut antara lain direncanakan untuk penyusunan kajian tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), manajemen risiko, harmonisasi kebijakan, serta penyiapan kerangka kemitraan proyek Giant Sea Wall.

Rokhmin berharap perencanaan dan pengelolaan proyek tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.

BACA JUGA  Bahlil Dilantik Jadi Menko Hilirisasi

“Transparansi dan pengawasan sejak awal diperlukan agar pembangunan kawasan pesisir dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalkan dampak negatif,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University.(Red)