JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik kebijakan sumur resapan yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan tak bermanfaat untuk mengantisipasi banjir di ibu kota.
“Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar. Sangat tak bermanfaat,” ujar Gembong di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/11/2021).
Gembong lantas merinci anggaran pembangunan sumur resapan pada 2021 sebesar Rp411,43 miliar dengan target di 150 ribu titik. Baginya, anggaran sebesar itu semestinya bisa dialokasikan untuk mengentaskan banjir di sektor lain.
Ia mengatakan, Fraksi PDIP berjuang agar anggaran sumur resapan bisa dikeluarkan dari anggaran tahunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sebab, program tersebut dianggap tak bermanfaat.
“Kita minta kepada teman-teman untuk kita drop lah sumur resapan. Karena kita lihat di 2021 ternyata tak sangat signifikan manfaatnya,” tuturnya.
Gembong juga mengusulkan agar program sumur resapan nantinya bisa diganti dengan program normalisasi sungai. Pasalnya, sungai-sungai di Jakarta saat ini kondisinya tak normal. Program normalisasi, menurutnya bisa berdampak besar untuk mencegah banjir di Jakarta.
“Mau enggak mau normalisasi. Jangan mimpi naturalisasi. Dia mimpi tapi enggak dieksekusi. Kenapa kita kenceng PDIP untuk normalisasi?. Karena sungai kita enggak normal gitu. Kalau pelebaran mau enggak mau penataan pada kampung di bantaran sungai,” katanya.
Sebelumnya, sempat viral pembangunan proyek sumur resapan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) di media sosial karena letaknya yang dekat dengan Sungai BKT.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengkritik langkah Anies yang membangun sumur resapan di atas trotoar yang berdekatan dengan Sungai BKT Jakarta Timur.
Azas menilai tak seharusnya Pemprov DKI membuat sumur resapan di sekitar sungai BKT. Sebab, BKT sendiri sudah berperan sebagai tempat menampung dan menyalurkan air.
