Anggaran Tukin Dosen Rp2,5 Triliun Disetujui Kemenkeu, Sebut DPR

dosen
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025) terkait disetujuinya tukin dosen ASN oleh Kemenkeu. FOTO: Ant

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kabar gembira untuk dosen aparatur sipil negara (ASN) karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui alokasi anggaran tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp2,5 triliun, demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.

Usai mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), ia menyampaikan informasi tersebut.

Kemenkumham Bali

“Alhamdulillah, untuk tukin itu, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Langkah selanjutnya, kata dia, Kemendiktisaintek akan menyiapkan teknis pencairan tukin tersebut melalui Permendiktisaintek.

Ia menilai persetujuan anggaran tukin itu merupakan angin segar bagi para dosen ASN.

BACA JUGA  Tutup Apel Dansat TNI AD, Pangdam Jaya : Mempertajam Kepemimpinan

“Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang tukin kita bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto, sudah mengungkapkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun,” katanya.

Menurut dia dengan anggaran itu terdapat sebanyak 33.957 dosen ASN yang akan menerima pembayaran tukin.

Sebelumnya, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia menuntut pemerintah untuk membayarkan tunjangan kinerja bagi dosen ASN yang tertunda sejak tahun 2020.

Kemudian, dikabarkan pula bahwa dosen ASN akan melaksanakan unjuk rasa serentak secara Nasional jika pemerintah belum memberi kepastian terkait pembayaran tukin sampai Jumat (24/1) mendatang.

Pada Rabu (22/1), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati telah menyampaikan harapannya agar para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia itu tidak menggelar demo menuntut pembayaran tunjangan kinerja.

BACA JUGA  Citilink Belum Berlakukan Penghapusan Syarat PCR dan Antigen, Tunggu Kemenhub

Menurut Esti, demo itu tidak perlu dilakukan karena aspirasi mereka telah didengar oleh Komisi X dan tengah diperjuangkan agar segera dibayar oleh pemerintah.

“Saya berharap tidak perlu ada demo karena suara di Komisi X ini sudah sama kok, bahwa kami meminta dengan tegas terkait dengan anggaran tukin,” katanya.

Ia menyampaikan aspirasi-aspirasi dosen terkait tukin telah banyak ditemukan oleh Komisi X DPR RI di akun-akun media sosial (medsos) mereka.

“Seluruh medsos anggota Komisi X, pimpinan Komisi X ini diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tukin,” katanya.

Komisi X telah meminta Kemendiktisaintek untuk menghitung total anggaran yang diperlukan dalam membayar tukin para dosen. Komisi X lalu meminta agar anggaran itu diajukan oleh Kemendiktisaintek kepada Kementerian Keuangan, demikian MY Esti Wijayati. (Ant/02)

BACA JUGA  Shayne Pattynama Sudah Jalani Proses Naturalisasi