ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Bupati Asahan H. Surya, menyampaikan 10 program prioritas kabupaten asahan pada pembukaan Pra Musrenbang Provinsi Sumatera Utara Zona Pantai Timur di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/2/2024).
Pada Musrenbang ini hadir Pj. Guberbur Sumatera Utara Hassanudin dan sejumlah Kepala Daerah.
Bupati Asahan mengatakan, dalam melaksanaan roda Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten mempedomani 10 program prioritas kabupaten asahan yang tertuang pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Asahan tahun 2021-2026.
Pertama, digitalisasi birokrasi. Program ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efektif, inovatif dan akuntabel.
Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) Tangguh. Program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang unggul.
Ketiga, Ekonomi Mandiri, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing.
Keempat, Asahan Sehat, program ini merupakan upaya menciptakan kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat.
Kelima, Asahan Cerdas, program ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Asahan.
Keenam, infrastruktur yang kuat, program infrastruktur kuat merupakan program Pemerintah Kabupaten Asahan yang selaras dengan prioritas pembangunan Sumatera Utara yaitu optimalisasi kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Ketujuh, Asahan Religius, program ini bertujuan untuk membentuk jati diri masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.
Kedelapan, Lingkungan Berbasis Partisipatif, program lingkungan berbasis partisipatif merupakan gerakan peduli terhadap lingkungan yang melibatkan masyarakat yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup.
Kesembilan, Asahan Go Wisata, program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Asahan.
Kesepuluh, Asahan Perang Covid-19 yang saat ini dinyatakan sudah berakhir.
“Akhirnya pada kesempatan ini kami mengharapkan kolaborasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter,” tandasnya.
Sementara Pj. Gubsu pada bimbingan dan arahannya mengatakan, forum Pra Musrenbang ini dilakukan agar setiap daerah yang ada di Pantai Timur yang termasuk dalam forum Pra Musrenbang melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi setiap perencanaan yang dibuat. Karena hal ini harus diskusikan untuk dirumuskan dalam program pembangunan daerah di masing-masing wilayah di Pantai Timur.
Hassanudin juga mengatakan, isu strategis lainnya, adalah terbangunnya ruas tol Tebing-Indrapura-Limapuluh dengan harapan kedepan akan terbangun tol Rantau Prapat menyambung ke tol Riau.
Selain itu juga dengan terbangunnya ruas tol Medan-Binjai-Stabat, yang terbangun sampai ke Langsa dan Aceh. Maka wilayah Pantai Timur akan terhubung dan menjadi pintu masuk arus barang dan orang dari dua provinsi Riau dan Aceh.
“Kita harus dapat memanfaatkan keuntungan lokasi ini dengan keberadaan infrastruktur jalan, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan. Kita juga berharap dapat menarik arus pergerakan barang dari Aceh dan Riau ke Sumatera Utara sekaligus menjadi peluang menawarkan untuk berinvestasi di Sumatera Utara sehingga akan terbangun pusat-pusat aglomerasi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Hassanudin, iklim investasi harus tercipta kondusif dengan upaya memberikan upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang murah, dan harga dan sewa tanah yang murah bila dibandingkan provinsi lain.
Menurutnya hal-hal seperti ini mampu menaikkan daya saing Provinsi Sumut dibandingkan provinsi lain.
Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, penyusunan RKPD 2025 difokuskan pada empat isu utama yakni pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif serta pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovastif. (Ma/05)
