CIBINONG, SUDUTPANDANG.ID – Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan bahwa dari 146 kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah itu periode tahun 2022, baru 56 proyek yang sudah selesai dikerjakan kontraktor dan sudah di PHO (Provisional Hand Oper).
“Dari 146 kegiatan proyek tersebut, 40 kegiatan pembangunan belum selesai, 41 kegiatan masih deviasi di atas 10 persen, dan pekerjaan proyek yang baru selesai hanya 35 lokasi pekerjaan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Krisman Nugraha, di Cibinong, Rabu (23/11/2022) dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bogor.
“Sementara pekerjaan satu kontraktor sudah diputuskontrak, karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya,” tambahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi III, Pio mengatakan kalau pekerjaan pembangunan di Kabupaten Bogor tidak selesai, yang dirugikan adalah masyarakat pengguna infrastruktur itu sendiri.
Sebab, proyek yang tidak selesai dikerjakan kontraktor, tidak mungkin dianggarkan lagi tahun depan dan harus menunggu dua tahun lagi baru bisa dianggarkan.
Di antaranya seperti Jalan Raya Cikaret, yang mendapat anggaran tahun 2022 ini dan sudah dikerjakan kontraktor, namun baru separuh badan jalan yang dibeton dikerjakan kontraktor tolong PUPR dipastikan pembangunannya harus selesai tahun ini.
“Pekerjaan pembangunan yang sampai sekarang ini belum selesai dikerjakan harus dipastikan selesai agar pengguna jalan tidak dirugikan,” katanya.
Menyikapi keterlambatan pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor, kata dia, salah satu kendala karena pendiri — perusahaan penyedia beton — tidak sanggup melayani kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Ia menambahkan pada pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Bogor dibutuhkan 330.000.000 meter kubik beton.
Selama ini Dinas PUPR sudah bekerja sama dengan 11 perusahaan penyedia beton, tapi hanya empat perusahaan penyedia beton yang dapat melayani kebutuhan kontraktor di lapangan, ke depan ini akan dievaluasi.
Sementara itu salah satu kontraktor H Endai mengeluh karena banyak indikator yang membuat kendala pelaksanaan proyek di lapangan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan lelang proyek, sistem penagihan yang sangat rumit di Dinas PUPR.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD dari Fraksi PPP, Pio, mengatakan harus dicarikan solusi agar Tahun 2023 tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan pembangun di wilayah Kabupaten Bogor.
Awal tahun 2023 pihaknya akan melakukan rapat, mempertemukan dan mengevaluasi pembangunan di Kabupaten Bogor, yakni mempertemukan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, ULP, KADIN Kabupaten Bogor dan Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi agar semuanya sinergi dan tidak merugikan masyarakat, kata Pio. FOTO: Janter Panjaitan
