JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA RI), Syamsul Bahri, menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara pimpinan Mahkamah Agung (MA), Kepala Biro Hukum dan Humas MA, serta jajaran Juru Bicara (Jubir) dan Humas di Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia.
Menurut Syamsul Bahri, komunikasi yang aktif, intensif, dan berkesinambungan merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan, terutama di tengah derasnya arus informasi dan tingginya perhatian publik terhadap berbagai perkara hukum.
Ia menilai, koordinasi yang solid dari tingkat pusat hingga daerah akan mempercepat respons terhadap berbagai dinamika pemberitaan sekaligus meminimalkan dampak berita negatif (bad news) yang berpotensi memengaruhi citra Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
“Juru Bicara dan Humas di tingkat PN maupun PT adalah garda terdepan informasi peradilan. Agar respons terhadap suatu isu atau berita negatif bisa cepat, tepat, dan terukur, komunikasi serta pengarahan dari Pimpinan MA dan Karo Hukum & Humas harus berjalan secara aktif, intens, dan berkesinambungan,” tegas Syamsul Bahri.
Ia menjelaskan, keberhasilan pengelolaan informasi publik tidak hanya bergantung pada kemampuan juru bicara di lapangan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi yang kuat dari pimpinan Mahkamah Agung.
Tiga Strategi Perkuat Humas Peradilan FORSIMEMA RI juga menyampaikan sejumlah strategi yang dinilai penting untuk memperkuat fungsi kehumasan di lingkungan peradilan.
- Membangun komunikasi satu pintu yang terkoordinasi, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, konsisten, dan mampu mencegah munculnya simpang siur narasi hukum di daerah.
- Memperkuat manajemen krisis komunikasi (Crisis Public Relations) dengan meningkatkan kapasitas para Juru Bicara dan Humas PN maupun PT agar mampu mengantisipasi, mengklarifikasi, serta merespons pemberitaan negatif secara cepat sebelum berkembang menjadi opini yang tidak terkendali.
- Mempererat sinergi kemitraan media melalui hubungan yang konstruktif antara humas pengadilan dan insan pers di seluruh Indonesia. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung penyampaian informasi yang objektif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Syamsul Bahri berharap penguatan komunikasi internal dan eksternal di lingkungan Mahkamah Agung dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Menurutnya, humas pengadilan memiliki peran vital sebagai wajah lembaga peradilan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
Dengan komunikasi yang terintegrasi, responsif, dan profesional, FORSIMEMA RI optimistis Mahkamah Agung beserta seluruh satuan kerja peradilan dapat menghadapi berbagai tantangan komunikasi publik sekaligus menjaga integritas dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat.(PR/04)
