JAKARTA, SUDUT PANDANG.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto untuk menyampaikan berbagai progres pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya. Salah satunya proyek Jembatan Batam-Bintan yang terus menjadi prioritas utama sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Kepri
Dalam pertemuan pada Rabu (2/11/2022), Gubernur Ansar memberikan laporan terkait dengan Jembatan Batam-Bintan. Saat ini berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) Jembatan Batam-Bintan di segmen dukungan pemerintah, masih dibutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation).
Menurutnya, data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya sehingga mengurangi risiko cost overrun dan time overrun.
“Selain itu, data tersebut diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ),” ujar Gubernur Ansar, dalam siaran pers yang diterima redaksi Kamis (3/11/2022).
Ia mengatakan, pihaknya sudah menyurati ke Kementerian PUPR jika Pemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar.
“Kami memohon arahan bapak Menteri PUPR untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan geoteknik tambahan tersebut baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya,” ungkap Gubernur Ansar.
Menanggapi surat Gubernur Ansar tersebut, Menteri PUPR langsung memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Kepri terkait dalam pelaksanaan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation) tersebut. Hal itu harus dilakukan dengan segera karena Tahun Anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.
“Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri untuk telaah soil investigation dan estimasi biayanya, kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini,” ujar Gubernur Ansar.
Ia menerangkan, pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,74 km direncanakan untuk didanai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 km dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp13,57 triliun. Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 km dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta (ekuivalen dengan Rp3,34 triliun).
Skema Pembiayaan
Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam final business case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR.
Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan ‘Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge.’
Pada kesempatan itu Gubernur Ansar juga menyampaikan tentang berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Provinsi Kepri. Di antaranya pembangunan Bandara Busung di Kabupaten Bintan dan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.
“Kedua bandara ini sangat urgensi kita butuhkan untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun itu wilayah FTZ jadi memang membutuhkan infrastruktur bandara yang mumpuni,” katanya.
Menanggapi paparan Gubernur Ansar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Pemerintah Pusat selalu mendukung pembangunan infrastruktur di Kepri. Menurutnya Kepri dipandang sebagai mesin perekonomian yang potensial bila didukung dengan infrastruktur yang memadai.(Ian/01)
