BALI, SUDUTPANDANG.ID – Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) secara aklamasi menetapkan Harry Ponto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi SAI untuk masa bakti 2025 – 2030. A. Patra M. Zen pun kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Penetapan dilakukan dalam sidang pleno yang berlangsung di The Anvaya Beach Resort, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (26/7/2025). Harry menggantikan Dr. Juniver Girsang, yang telah menyelesaikan dua periode masa kepemimpinan.
Dalam sambutannya, Harry Ponto menekankan bahwa kepemimpinan ini bukan merupakan ambisi pribadi, melainkan amanah kolektif.
“Saya tidak pernah bermimpi menjadi ketua umum, tapi karena kawan-kawan meminta, maka ini adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kepengurusan periode 2025 – 2030 mengusung visi menjadikan profesi advokat lebih berkelas dan dihormati. Program strategis mencakup reformasi pendidikan profesi, digitalisasi keanggotaan, dan penguatan kepemimpinan daerah melalui pelatihan manajerial.
“Ini Munas paling damai. Saya bahkan tidak punya tim sukses. Justru teman-teman di daerah itulah tim sukses saya,” ujar Harry dalam sambutannya didampingi Sekjen terpilih, A. Patra M. Zen.
Advokat senior yang akrab disapa Harpon itu menegaskan bahwa masa kepemimpinannya hanya akan dijalani satu periode, sebagai bentuk komitmen terhadap regenerasi.
“Saya hanya ingin satu periode. Kita siapkan pemimpin berikutnya bersama-sama,” tegasnya.
Dalam programnya, Harry berkomitmen memperkuat etika profesi, mendigitalisasi sistem organisasi, dan melakukan standardisasi pendidikan advokat.
Misi Peradi SAI ke depan juga diarahkan untuk membentuk advokat yang tangguh, modern, serta berintegritas tinggi.
Harry menegaskan bahwa ia menerima jabatan ini bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena dorongan dan permintaan kolektif dari rekan-rekan advokat di berbagai daerah. “Ini bukan pilihan, tapi amanah,” katanya.
Di bawah kepemimpinannya, Harry membawa visi menjadikan advokat sebagai profesi yang dihormati melalui peningkatan kompetensi, sistem pendidikan yang relevan, serta tata kelola organisasi yang modern dan transparan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalani hanya satu periode kepemimpinan demi menjaga dinamika organisasi tetap sehat.
“Jabatan itu bukan untuk diulang-ulang. Kita harus siapkan pemimpin baru,” ungkapnya.
Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan profesi hukum ke depan, serta memperkuat solidaritas dan kepercayaan antaranggota di seluruh Indonesia.(01)
