JAKARTA – Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) Pusat menyambut baik tawaran Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti membantu pembuatan aplikasi dan sarana untuk sinkronisasi data donor darah secara nasional.
“Dengan satu aplikasi diharapkan semua pelaporan pelaksanaan donor darah lebih akurat,” kata Ketua Dewan Pengawas KDDI Pusat, HR Agung Laksono, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
“Kami pasti menyambut baik uluran tangan pak Ali Ghufron. Untuk itu Pengurus KDDI Pusat, saya minta segera menidak lanjuti tawaran bantuan tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, seminar nasional bertajuk “Memaknai Lebih Dalam Donor Darah di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi Maju”, yang diselenggarakan di auditorium Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (15/10) dinyatakan bahwa harmonisasi data cukup penting bagi para pendonor yang umumnya menyumbangkan darah secara sukarela.
Ali Ghufron yang hadir dalam seminar dengan pembicara kunci Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyatakan BPPJS siap membantu pengadaan sarana untuk pendataan donor darah terpadu yang diperlukan KDDI.
Sedangkan Menkes mengapresiasi penyeleggaraan seminar yang mengungkap data persediaan darah secara nasional yang masih kurang.
Mengacu standar WHO, kata dia, kebutuhan darah untuk menolong kemanusiaan sebesar dua persen dari jumlah penduduk dan
diperhitungkan penduduk Indonesiia 280 juta orang.
“Maka darah yang harus tersedia sebanyak 5,6 juta kantong darah per tahun. Sedangkan jumlah yang terkumpul sementara ini hanya berkisar 4 sampai 4,2 juta kantung darah. Oleh sebab itu persediaan darah secara nasional kurang 1,4 juta kantung darah per tahun,” katanya.
Menkes mengapresiasi KDDI yang peduli masalah kekurangan darah ini. Oleh sebab itu permohonan tempat seminar langsung disetujui mengingat KDDI organisasi yang menaungi kepentingan para pendonor, sebagai pihak yang secara sukarela membantu kehidupan orang lain yang sangat membutuhkan darah.
Satya Lencana
Sementara Ketua KDDI Pusat, Edward Napitupulu berharap pemerintah bisa kembali memberi perhatian kepada para pendonor. Pemberian Satya Lencana dari presiden bagi pendonor yang sudah 100 kali menyumbangkan darah, bisa kembali diadakan.
Ia mengakui pendataan donor darah ini penting Untuk itu diperlukan satu pihak tertentu yang ditugasi melaksanakan.
Adanya Unit Donor Darah (UDD) di Palang Merah Indonesia (PMI) maupun UDD di rumah sakit, cukup membingungkan dan merugikan para pendonor. Sebab pendonor memerlukan bukti tercatat dan teregistrasi selaku penyumbang darah.
Menurut dia KDDI menggelar seminar nasional juga sebagai langkah menggugah kesadaran masyarakat pentingnya donor darah.
“Kami semua orang-orang yang tadi tidak saling mengenal, tetapi karena darah kami bisa menjadi satu kesatuan untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Kami sadar bahwa ketiadaan pendonor akan membuat banyak kesulitan bagi pasien-pasien yang membutuhkan darah. Oleh karena itu, kami melakukan seminar nasional mempertemukan para pendonor dan pakar kesehatan di bidang darah,” katanya.
Selain nara sumber dari PMI Jawa Barat, juga tampil pakar hukum kesehatan, pada seminar yang diikuti para pendonor dari daerah, unsur TNI Polri dan juga pemerintah provinsi. (PR/02)
