“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca. Masalah utamanya adalah sistem drainase yang buruk, kali yang dangkal, dan minimnya koordinasi antardinas. Ini soal manajemen dan kepemimpinan.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah titik, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Kawasan seperti Duri Kepa, Kampung Guji Baru, dan Pasar Patra Jakarta Barat, kembali tergenang dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 60 sentimeter, mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas sejak dini hari.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sedikitnya 11 Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kebon Jeruk terdampak banjir dalam dua hari terakhir. Warga mengeluhkan minimnya respons dari petugas, saluran air yang mampet, dan lambatnya surut air akibat sistem drainase yang buruk.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, banjir di Jakarta Barat bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan cerminan kegagalan tata kelola.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca. Masalah utamanya adalah sistem drainase yang buruk, kali yang dangkal, dan minimnya koordinasi antardinas. Ini soal manajemen dan kepemimpinan,” tegas Kevin dalam keterangan pers, Kamis (22/5).
Mengutip data dari Bappeda DKI Jakarta, Kevin menjelaskan bahwa dari total lebih dari 4.000 km saluran drainase yang dimiliki Jakarta, hanya sekitar 30 persen yang dibersihkan secara rutin. Banyak saluran air di kawasan padat seperti Guji Baru sudah tidak mampu menampung debit air karena sedimentasi dan penyempitan.
Ironisnya, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, proyek normalisasi di Jakarta Barat tidak masuk dalam prioritas utama. Hal ini, menurut Kevin, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap wilayah-wilayah rawan banjir.
“Penanganan banjir masih tambal sulam dan minim keterlibatan warga. Tidak ada peta jalan yang jelas dan terbuka. Masyarakat tidak tahu apakah wilayahnya masuk zona rawan banjir atau tidak,” kata wakil rakyat Dapil Jakarta 10 (Palmerah, Grogol, Petamburan, Kembangan, Kebon Jeruk dan Taman Sari) Jakarta Barat itu.
Kevin mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyusun dan mempublikasikan peta kerentanan banjir berbasis data RT/RW, bukan hanya per kelurahan. Ia juga menekankan perlunya revitalisasi total saluran air di titik-titik rawan, bukan hanya pembersihan permukaan yang bersifat sementara.
Kevin mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali Forum Rukun Warga (RW) atau Satgas Drainase Warga agar masyarakat bisa turut serta dalam pengawasan dan pelaporan kondisi saluran air. Selain itu, ia mengusulkan pembangunan dashboard banjir berbasis data real time yang bisa diakses publik untuk memantau risiko dan progres penanganan.
Ia menegaskan, Fraksi PSI akan terus mengawal isu ini agar suara warga terdengar di DPRD. “Warga Jakarta sudah terlalu sering diminta bersabar. Sekarang saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata melalui perencanaan matang dan eksekusi yang transparan,” pungkas Kevin.(01)
