MAKASSAR-SULSEL, SUDUTPANDANG.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi dengan mitra LSM, Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF), meluncurkan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (16/7/2024).
Peluncuran komite ini, dalam taklimat media bersama yang diterima di Makassar, Selasa (16/7), kemdian dilanjutkan dengan lokakarya selama dua hari (16-17/7) dalam mempersiapkan Rencana Aksi bagi komite tersebut.
Provinsi Sulsel merupakan wilayah kunci bagi perikanan tangkap dan budi daya, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713.
Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang menghasilkan komoditas perikanan demersal bernilai ekonomi tinggi seperti gurita, kakap dan kerapu, yang sebagian besar ditangkap oleh nelayan skala kecil.
Potensi perikanan demersal di WPP 713 mencapai hampir 35 persen dari total estimasi sumber daya ikan di WPP ini.
Hasil tangkapan tersebut tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal Makassar, namun juga untuk pasar domestik, bahkan pasar global.
Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan perikanan di Sulsel menghadapi tantangan yang cukup besar.
Tata kelola dan penyelesaian masalah yang efektif memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk nelayan skala kecil. Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala DKP Provinsi Sulsel tertanggal 6 Februari 2024, menandai inisiatif strategis menuju perbaikan praktik pengelolaan.
Komite beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pemerintah daerah, perwakilan dari industri demersal di Sulsel yang diwakili oleh Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), perguruan tinggi, LSM dan nelayan demersal yang diwakili oleh Forum Komunikasi Nelayan Kakap Kerapu Demersal Indonesia (Forkom Narasi).
Kepala DKP Sulsel, Dr M Ilyas, ST, M.Sc, menekankan pentingnya komite ini.
“Peluncuran Komite Pengelolaan Perikanan Demersal Berkelanjutan merupakan upaya nyata dalam mendukung RPJPD SulSel 2025-2045 tentang Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulsel,” katanya.
Upaya tersebut, kata dia, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan SulSel dalam jangka panjang, serta dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup nelayan tradisional SulSel.
“Bahwa dengan luas wilayah perairan Sulsel sekitar 45.600 km2 potensi ikan demersal, khususnya di kawasan terumbu karang cukup besar dan bernilai tinggi. Sehingga tata kelolanya sangat penting untuk menjaga Keberlanjutan dampak ekonomi, ekologi, dan sosialnya bagi nelayan SulSel,” katanya.
“Ini menunjukkan komitmen kami untuk melestarikan sumber daya laut di wilayah kami sekaligus memastikan kesejahteraan nelayan skala kecil,” tambahnya.
Pihaknya percaya bahwa melalui pengelolaan yang inklusif dan kolaboratif dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil di sektor perikanan di daerah itu.
Ia menegaska pengelolaan perikanan berkelanjutan harus bersifat inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nelayan, industri, dan LSM.
Pembentukan komite ini, kata M Ilyas, merupakan bukti upaya kolaboratif yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang perikanan demersal di wilayah tersebut.
Direktur Program Indonesia untuk Sustainable Fisheries Partnership (SFP), Dessy Anggraeni mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Demersal Berkelanjutan di Provinsi Sulsel itu.
“Inisiatif ini mewakili kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan perikanan demersal berkelanjutan di wilayah ini. Kami sangat bangga bahwa pembentukan komite ini secara aktif melibatkan para nelayan Sulsel, yang merupakan pemain utama dalam industri perikanan,” katanya.
Partisipasi mereka, kata dia, memastikan bahwa strategi pengelolaan didasarkan pada pengetahuan dan praktik lokal, sehingga menjadikannya lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Lokakarya dua hari yang dilaksanakan setelah peluncuran komite merupakan diskusi antaranggota komite untuk merumuskan Rencana Aksi Komite untuk tiga tahun ke depan, kata Dessy Anggraeni. (PR/02)
