TANGERANG – SUDUTPANDANG.ID – Pertama di Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten sebagai lokasi “kick off” Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 oleh Bawaslu RI, penetapan itu berbagai alasan diantaranya rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan Pemilu.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty di kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang, Selasa (12/5/2026) mengatakan wilayah ini dipilih sebagai lokasi “kick-off” (memulai suatu kegiatan) Nasional yang disaksikan oleh perwakilan dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Menurut Lilly bahwa Kabupaten Tangerang sempat dikategorikan rawan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, tapi berkat kolaborasi yang kuat dan netralitas ASN yang baik, kerawanan tersebut dapat dimitigasi dan diatasi.
Ia menegaskan demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses dan komitmen seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan unsur Forkopimda
“Pengawasan partisipatif adalah salah satu instrumen krusial untuk mempersempit ruang gerak politik uang dan politisasi SARA,” kata Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu.
Ia menambahkan para Kader Pengawas Partisipatif adalah mata dan telinga yang memastikan setiap suara terjaga demi tegaknya keadilan Pemilu dan pihaknya mengapresiasi
Pemkab Tangerang yang terus konsisten memberikan dukungan penuh Bawaslu.
Sementara itu, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan pihaknya bangga dan bersyukur atas kepercayaan Bawaslu RI telah menetapkan sebagai daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026.
Maesyal bilang capaian dan kepercayaan yang diberikan Bawaslu Pusat dan KPU ini menjadi awal baik bagi Kabupaten Tangerang untuk terus menjaga dan meningkatkan dinamika politik dan iklim demokrasi yang kondusif dan semakin dewasa serta bisa menginspirasi daerah lainnya.
Ia menjelaskan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bawaslu, KPU dan seluruh jajaran Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat juga sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang aman, kondusif dan bermartabat.
Koordinasi dan sinergi lintas sektor, adalah kunci utama, ia ingat bagaimana komunikasi dan koordinasi yang intensif, bahkan hingga dini hari, dilakukan demi memastikan situasi tetap terkendali tanpa mengintervensi norma hukum yang ada.
Program Pendidikan Pengawas Partisipasi yang mengusung jargon “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat” itu mampu membekali para kader pengawas partisipatif untuk menjadi mata dan telinga dalam menjaga integritas dan tegaknya demokrasi, demikian Maesyal Rasyid. (WAR)
