JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Sosial Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar saat menjelaskan pengawasan terkait kasus penimbunan bantuan social di Depok. Sebab, Risma menilai penjelasan tesebut tidak sesuai.
Mulanya, Dadang menjelaskan, perihal pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P Batubara saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial pada, Selasa (2/8/2022) sore. Dia menyebut, pengawasan penyaluran bansos sudah sangat ketat.
“Kalau pengawasan saya katakan sudah sangat kuat sekali, karena kita pada saat di lapangan penyaluran bansos ini ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Dadang.
Dia mengungkapkan, jika pengawasan penyaluran bansos diterapkan mulai tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Bahkan, ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap sangat ketat.
Kendati demikian, Dadang mengaku, tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan seperti yang kasus penimbunan bansos di Depok.
Namun, dia menilai kecurangan tersebut semua bersifat kecil dan tidak memiliki pengaruh begitu besar terhadap program bansos yang dijalankan Kemensos.
“Kalau terjadi kecurangan seperti ini (penimbunan di Depok), enggak begitu besar kalau kita lihat, dan ini muncul di belakang hari,” ucap Dadang.
Risma pun seketika menyela ucapan Dadang. Dia menjelaskan seharusnya Dadang tidak menjawab mekanisme pengawasan yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah.
Namun, memaparkan bukti apakah proses administrasi terkait pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum.
“Maaf Pak Irjen, enggak bisa begitu, enggak bisa begitu,” kata Risma.
“Yang perlu dijawab Pak Irjen (Dadang) adalah saat kemudian penggantian proses administrasinya gimana, itu yang harus dijawab. Nah, itulah yang disebut pengawasan. Tapi, kemudian ada case (kasus penimbunan) ini,” sambung Risma.
Mantan Wali kota Surabaya itu menegaskan, jika proses pergantian administrasi benar-benar diawasi, kasus penimbunan bansos yang ada di Depok kemungkinan tidak terjadi.
“Kalau saat itu proses penggantian (paket bansos) clear (bisa tuntas), (bukti) administrasinya bisa jawab, gitu Pak Irjen sorry,” imbuh Risma.(red)
