SIDOARJO, SUDUTPANDANG.ID –Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) -29 di Alun-Alun Sidoarjo, pada Jumat, (25/4/2025).
Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat semangat desentralisasi dalam pembangunan nasional.
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut. Upacara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para Kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo.
Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan Hari Otda tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Mendagri menyampaikan bahwa otonomi daerah menjadi instrumen utama dalam memperkuat efektivitas pemerintahan melalui pendekatan desentralisasi yang demokratis.
“Tujuan otonomi daerah adalah menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri, adaptif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tito dalam sambutan tertulisnya.
Hari Otonomi Daerah juga dipandang sebagai ajang refleksi atas perjalanan dan capaian pemerintah daerah dalam menjalankan amanah desentralisasi.
Mendagri mengajak seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk membangun daerah yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” tegas Tito.
Ia juga menekankan bahwa dalam usia ke-29, otonomi daerah harus menjadi tonggak untuk mendorong pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada hasil nyata. Ini termasuk memperkuat daya saing daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan keterjangkauan pelayanan dasar di seluruh wilayah.(ACZ/04)
