JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, menyampaikan permintaan maaf usai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi ringan atas dugaan pelanggaran etik.
Kasus ini mencuat akibat ucapannya soal naturalisasi pemain sepak bola dan pernyataannya yang dianggap melecehkan marga Pono dalam forum diskusi.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Dhani menyebut kekeliruannya sebagai bentuk “slip of the tongue” dan menyampaikan permintaan maaf terbuka, terutama kepada keluarga besar marga Pono.
“Saya tidak pernah bermaksud menistakan atau merendahkan suku mana pun. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam ucapan tersebut,” ungkap Dhani kepada media. Rabu (7/5/2025).
Namun, respons dari pihak yang merasa tersinggung jauh dari positif. Rayen Pono, salah satu tokoh publik dari marga Pono, menilai permintaan maaf Ahmad Dhani tidak tulus dan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi perintah MKD.
Dalam wawancara terpisah, Rayen secara tegas menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut tidak diterima. Ia menilai bahwa permintaan tersebut tidak lahir dari kesadaran atau penyesalan.
“Dia minta maaf bukan langsung ke saya, tapi lewat media. Itu bukan permintaan maaf yang tulus. Saya lihat dari sikap dan bahasa tubuhnya di video yang beredar, terlihat bahwa dia hanya melakukan itu karena terpaksa,” kata Rayen.
Rayen juga menyampaikan bahwa keluarganya tidak menganggap pernyataan Ahmad Dhani sebagai bentuk penyesalan yang sah.
“Buat kami, itu bukan permintaan maaf. Kami tidak menerimanya,” tegasnya.
Rayen Pono juga menegaskan tidak akan mencabut laporan terhadap Dhani meskipun permintaan maaf telah disampaikan. “Ahmad Dhani itu tidak akan pernah benar-benar minta maaf. Dia lebih memilih menjalani proses hukum atau etika daripada merendahkan ego untuk mengakui kesalahan,” tambahnya.
Ahmad Dhani sendiri mengatakan bahwa sebagai anggota legislatif, ia harus menyesuaikan nilai-nilai pribadi dengan nilai institusi.
“Saya tentu harus menyesuaikan nilai-nilai saya dengan norma dan etika yang berlaku di parlemen,” ujarnya.(04)
