JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka pembahasan strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Bengkulu Selatan pada Senin (26/5/2025), dan diikuti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bengkulu Selatan bersama jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan dari instansi vertikal dan stakeholder terkait dari seluruh Indonesia.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis nasional, antara lain Menteri PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Perum Bulog.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Staf Ahli Khusus Presiden RI, BPS, Bappenas, Satgas Pangan, dan instansi terkait diminta untuk rutin melaporkan data perkembangan inflasi secara mingguan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa Bappenas memiliki peran sentral dalam penyusunan rencana pembangunan nasional sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2017.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2025 secara tahunan (year-on-year) mencapai 4,87%. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada tahun ini.
Rachmat juga memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah di beberapa provinsi. Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 34%, disusul Papua Utara. Sementara Papua Tengah mencatat pertumbuhan terendah sebesar 25,53%, dan NTB masih dalam pemantauan dengan angka -1,47%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa inflasi Indonesia (y-o-y) pada empat bulan pertama tahun 2025 sebesar 1,56%, angka ini lebih rendah dibanding tahun 2022 namun sedikit lebih tinggi dari tahun 2023 dan 2024.
Ia juga mengungkapkan lima provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yaitu Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Komoditas penyumbang utama fluktuasi harga antara lain bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa Pemkab Bengkulu Selatan berkomitmen penuh dalam mendukung pengendalian dan stabilisasi inflasi daerah. Pemkab akan terus memantau dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.(Adv/Rd)