PADANG, SUDUTPANDANG.ID –Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 sekaligus evaluasi pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sumatera Barat Arry Yuswandi, S.KM., M.KM., Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, dan Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy.
Hasil pengukuran IKP di Sumatera Barat menunjukkan adanya tantangan serius, seperti Keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis dan maraknya media yang mengaku pers namun belum terverifikasi oleh Dewan Pers.
Forum ini juga menjadi ruang koordinasi untuk memastikan Program Prioritas Presiden tersosialisasi secara masif dan merata kepada masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, melalui sambutan yang dibacakan Kabid Media Massa Muhamad Burhan, S.S., M.Hum, menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah pilar utama demokrasi.
“Indeks Kemerdekaan Pers bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata kualitas kebebasan pers yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Beliau juga menekankan perlunya kolaborasi untuk memastikan pemberitaan dilakukan oleh pihak yang kompeten, kredibel, dan memiliki legalitas resmi, sehingga informasi yang disampaikan akurat dan berimbang sesuai kode etik jurnalistik.
Sekda Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyatakan dukungan penuh Pemprov terhadap kebebasan pers.
“Kebebasan pers adalah nafas demokrasi. Kami berkomitmen menciptakan ekosistem informasi yang sehat dengan memperkuat kapasitas jurnalis, menegakkan regulasi, serta memastikan Program Prioritas Presiden tersampaikan secara efektif kepada masyarakat,” tegasnya.
Program prioritas tersebut meliputi peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan di Ranah Minang.
Para narasumber menyarankan beberapa langkah strategis Verifikasi resmi media untuk membangun ekosistem pers yang kredibel, pelatihan berkelanjutan bagi jurnalis, penerapan kode etik secara konsisten dan menjaga independensi media dari intervensi politik dan bisnis
Dalam sesi diskusi, peserta mengusulkan perlunya ruang dialog rutin antar -stakeholder, edukasi aparat soal regulasi pers, serta dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme media dan menertibkan media ilegal.
Rapat ini diikuti oleh perwakilan Polda Sumbar, Lantamal II Padang, Komisi Informasi Daerah Sumbar, Kejati Sumbar, Bakesbangpol Sumbar, Lanud Sutan Sjahrir, Dandim 0312/Padang, Polres Padang, Kejari Kota Padang, serta insan pers dari media nasional dan lokal.
Dengan penguatan kemerdekaan pers, diharapkan Sumatera Barat dapat memiliki ekosistem informasi yang bebas, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga ikut memperkuat demokrasi dan keamanan nasional.(PR/04)
