DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Periode September 2025.
Rapat ini dilaksanakan di Ruang Darmawangsa, Kanwil Kemenkum Bali, Senin (13/10), sebagai upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran guna mendukung pelayanan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembangunan regulasi daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Mustiqo Vitra Ardhiansyah; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana; serta pejabat manajerial, nonmanajerial, dan pelaksana di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan dibuka oleh I Nengah Sukadana yang menyampaikan tinjauan umum capaian kinerja pelaksanaan anggaran per September 2025, dengan fokus pada DIPA unit organisasi Sekretariat Jenderal.
Ia menjelaskan bahwa realisasi anggaran pada sektor ini telah memberikan dukungan administratif yang efisien, memastikan fungsi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian berjalan optimal. Hal ini menjadi fondasi penting bagi Divisi Teknis dalam memberikan pelayanan publik.
Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menyampaikan laporan realisasi anggaran Divisi Pelayanan Hukum yang mencakup DIPA unit organisasi Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI).
“Kami melaporkan bahwa seluruh kegiatan operasional pelayanan hukum kepada masyarakat telah terlaksana secara optimal hingga September ini. Capaian ini mencakup keberhasilan program administrasi hukum umum, layanan badan hukum, serta perlindungan kekayaan intelektual di Bali. Kami berkomitmen untuk terus memaksimalkan kualitas layanan dan serapan anggaran di periode mendatang,” papar I Wayan Redana.
Plh. Kakanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, memberikan arahan serta penguatan dalam forum tersebut. Ia mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah negara.
“Realisasi anggaran yang tinggi hingga September ini merupakan bukti kinerja kolektif dan bentuk tanggung jawab kita bersama. Kinerja kita mencakup layanan vital seperti fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pencatatan layanan KI, administrasi hukum umum, hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap lini pelaksanaan anggaran.
“Saya meminta seluruh tim, khususnya yang terkait DIPA unit teknis, untuk mengidentifikasi secara detail butir kegiatan yang belum termaksimalkan dan segera mencari solusi,” katanya.
“Setiap alokasi anggaran yang kita serap harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan hukum, kepastian hukum, serta dukungan terhadap pembentukan regulasi daerah yang bermanfaat bagi iklim investasi dan kenyamanan publik di Bali,” sambung Mustiqo.
Secara keseluruhan, berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, seluruh kegiatan dalam DIPA masing-masing unit organisasi telah dilaksanakan dan diserap sesuai target. Hal ini menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari Kanwil Kemenkum Bali dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara.(One/01)