“Bagaimana dunia usaha bisa tumbuh jika praktik seperti ini terus terjadi. Investor akan berpikir ulang untuk masuk ke Jakarta, dan masyarakat pun akan enggan memulai usaha.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera bertindak tegas menyusul masih maraknya praktik premanisme di ibu kota.
Kevin Wu menilai, aksi premanisme yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga merusak citra Jakarta sebagai pusat ekonomi yang tengah berupaya menjadi kota global.
“Saya sangat menyayangkan premanisme masih terjadi di Jakarta dewasa ini. Fenomena tersebut sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. Saya harap Pemprov DKI bisa memberikan atensi dan segera mengatasinya,” kata Kevin Wu dalam keterangan tertulis Sabtu (11/4/2026).
Ia menekankan, Pemprov DKI harus bersikap lebih proaktif dan tidak menunggu suatu kasus menjadi viral terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.
“Jangan sampai Pemprov DKI baru bertindak ketika ada kejadian yang viral. Masyarakat sebenarnya sudah dirugikan sebelum kasus-kasus itu mencuat ke publik,” ujarnya.
Kevin mencontohkan kasus yang sempat ramai diperbincangkan, yakni dugaan intimidasi terhadap seorang pedagang bakso di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dalam video yang beredar, terlihat pelaku memecahkan mangkuk milik pedagang bakso tersebut, yang diduga berkaitan dengan praktik penagihan uang secara tidak wajar.
“Pedagang kecil seperti itu harusnya dilindungi. Mereka mencari nafkah untuk keluarga, bukan justru menjadi korban intimidasi dan pemerasan,” ucapnya.
Menurut Kevin, praktik premanisme tidak hanya menimpa pedagang kecil, tetapi juga berdampak pada pelaku usaha lainnya di Jakarta.
Ia menyebut, masih ditemukan praktik permintaan jatah oleh pihak tidak bertanggung jawab kepada pelaku usaha, mulai dari pengelolaan parkir hingga penentuan tenaga kerja.
“Bagaimana dunia usaha bisa tumbuh jika praktik seperti ini terus terjadi. Investor akan berpikir ulang untuk masuk ke Jakarta, dan masyarakat pun akan enggan memulai usaha,” katanya.
Kevin mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ambisi Jakarta untuk menjadi kota global akan sulit tercapai.
Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta menegakkan hukum secara tegas dan tanpa tebang pilih terhadap pelaku premanisme.
“Pemprov DKI harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum harus dilakukan setegas-tegasnya tanpa pengecualian,” tuturnya.(rkm/01)
