TANGERANG-BANTEN, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang membongkar 62 bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Cirarab sebagai upaya mencegah banjir di wilayah tersebut.
Langkah Pemkab Tangerang ini dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut dinilai menghambat aliran air dan meningkatkan risiko bencana saat musim hujan.
Puluhan bangunan tersebut terdiri dari 41 bangunan di wilayah Pasar Kemis dan 21 bangunan di Kecamatan Sepatan. Penertiban dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi banjir dan bencana lainnya.
“Ini bukan semata-mata penertiban, tetapi upaya perlindungan terhadap masyarakat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” kata Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Minggu (12/4/2026).
Ia menambahkan, setelah proses pembongkaran selesai, Pemkab Tangerang akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Cirarab. Tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan turap guna memperkuat struktur bantaran sungai.
Maesyal bersama jajaran perangkat daerah dan unsur terkait turut mengawal langsung proses penertiban di lapangan. Bahkan, ia turun langsung membantu pengangkatan puing-puing bangunan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir.
Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah yang telah dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang, Dinas PUPR Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), unsur TNI-Polri, hingga camat, RT/RW, dan pemilik bangunan.
Ia menegaskan, Sungai Cirarab memiliki peran penting sebagai saluran pembuang yang terhubung dengan Situ Gelam dengan hulu berasal dari Kecamatan Legok.
Namun, lanjutnya, kondisi bantaran sungai saat ini mengalami abrasi dan pengikisan tanah yang cukup mengkhawatirkan, sehingga berpotensi menimbulkan bencana, termasuk banjir yang kerap terjadi di wilayah sekitar.
Ia mengungkapkan, program penataan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan serta memberikan hasil optimal bagi masyarakat.
Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penataan bantaran sungai demi menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertata, dan bebas dari risiko banjir.(WAR/01)
