“Ini bukan sekadar membuka loket pembayaran pajak. Kita sedang membangun ekosistem pelayanan ekonomi masyarakat. Koperasi bergerak, bank daerah mendapatkan ruang pelayanan, pemerintah lebih mudah menjangkau wajib pajak, dan masyarakat memperoleh kemudahan.”
BATAM, SUDUTPANDANG.ID – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wahyu Wahyudin, mengusulkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi mitra pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Gagasan tersebut dinilai dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Wahyu Wahyudin mengusulkan kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Bapenda atau dinas pendapatan kabupaten/kota, dan pengelola Kopdes Merah Putih untuk memperluas akses pembayaran pajak hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih yang tersebar di tengah masyarakat memiliki potensi untuk mendukung pelayanan pemerintah, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari kantor pelayanan pajak.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan membayar pajak hanya karena jarak ke kantor pelayanan yang jauh atau keterbatasan waktu. Kita ingin pelayanan pajak hadir lebih dekat, bahkan bisa diakses melalui Kopdes Merah Putih,” ujar Wahyu melalui keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Selain mempermudah akses pembayaran, Wahyu juga mengusulkan skema pembayaran pajak secara bertahap atau cicilan melalui mekanisme yang sah dengan melibatkan lembaga keuangan.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan keuangan sehingga tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.
Usulkan Keterlibatan Bank Daerah
Untuk mendukung gagasan tersebut, Wahyu mendorong keterlibatan bank pembangunan daerah, seperti Bank Riau Kepri Syariah, dengan membuka loket atau counter pelayanan di Kopdes Merah Putih maupun lokasi strategis lainnya.
Loket tersebut dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran pajak, konsultasi layanan perbankan, serta mendukung sistem pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Wahyu menjelaskan, kerja sama tersebut perlu melibatkan sejumlah pihak sesuai tugas dan kewenangannya. Bapenda Provinsi Kepri berperan dalam pengelolaan kebijakan dan administrasi PKB, sedangkan Bapenda atau dinas pendapatan kabupaten/kota mendukung koordinasi pelayanan dan pendataan.
“Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai mitra pelayanan dan fasilitator masyarakat. Sementara itu, bank daerah mendukung transaksi keuangan dan fasilitas pembayaran, sedangkan Samsat tetap menjalankan pelayanan administrasi kendaraan bermotor sesuai kewenangannya,” ujar pria kelahiran Sukabumi yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri.
Ia menegaskan, pelaksanaan kerja sama harus didukung sistem digital yang terintegrasi, transparansi transaksi, standar pelayanan, serta perlindungan data wajib pajak.
“Ini bukan sekadar membuka loket pembayaran pajak. Kita sedang membangun ekosistem pelayanan ekonomi masyarakat. Koperasi bergerak, bank daerah mendapatkan ruang pelayanan, pemerintah lebih mudah menjangkau wajib pajak, dan masyarakat memperoleh kemudahan,” ujar legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri 6 (Batam: Nongsa, Bulang, Sei Beduk dan Galang) tersebu.(ian/01)











