SUDUTPANDANG.ID – Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kembali menegaskan komitmen untuk mendorong penyelesaian damai krisis di Myanmar melalui implementasi Five-Point Consensus atau Konsensus Lima Poin. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat Sentralitas ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro mengatakan ASEAN akan terus melibatkan Myanmar dalam berbagai upaya diplomatik dan mendorong pelaksanaan Konsensus Lima Poin sebagai kerangka utama penyelesaian krisis.
“Melalui pertemuan-pertemuan ini, saya optimistis terhadap komitmen kita untuk membantu Myanmar mencapai solusi yang berkelanjutan, yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri, serta pada akhirnya bermanfaat bagi rakyat Myanmar dan kawasan secara keseluruhan,” ujar Lazaro dalam pernyataan yang dikutip dari laman ASEAN 2026, Rabu (22/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Extended Informal Consultation (EIC) yang digelar di Filipina. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari konsultasi informal mengenai situasi Myanmar yang sebelumnya berlangsung di Bangkok, Thailand.
Menurut Lazaro, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah lanjutan ASEAN dalam berinteraksi dengan Myanmar, termasuk upaya mempercepat implementasi Konsensus Lima Poin.
Kesepakatan yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada 2021 itu mencakup penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif antara seluruh pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, serta kunjungan utusan tersebut ke Myanmar untuk memfasilitasi dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri juga membahas usulan penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan masa tugas yang lebih panjang. Skema itu diharapkan dapat menjaga kesinambungan upaya diplomatik ASEAN, menggantikan mekanisme saat ini yang menetapkan masa jabatan utusan khusus selama satu tahun.
Selain itu, ASEAN turut mengkaji mekanisme untuk mengevaluasi perkembangan situasi di Myanmar sebagai bagian dari penilaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin.
“Para Menteri Luar Negeri sepakat bahwa usulan-usulan tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pejabat Senior ASEAN agar dapat diintegrasikan ke dalam dokumen hasil pertemuan,” kata Lazaro.
Myanmar menghadapi krisis politik dan keamanan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021. Sejak itu, ASEAN menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai acuan utama dalam mendorong penyelesaian damai, meski implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.(PR/01)
