JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait film dokumenter Pesta Babi menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya kepada media, Maruli menyinggung soal pendanaan produksi film yang mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua tersebut.
Komentar itu kemudian memicu berbagai tanggapan karena dokumenter tersebut membahas isu sensitif mengenai pembukaan hutan dan proyek pangan di Papua.
Dalam wawancara itu, Maruli mempertanyakan bagaimana film tersebut bisa diproduksi dengan skala yang menurutnya cukup besar.
“Sekarang permasalahannya orang sampai membuat video. Bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Jawab aja ya kan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aktivitas produksi yang dianggap melibatkan perjalanan ke berbagai lokasi dengan biaya yang tidak sedikit.
“Sampai datang ke sana, bikin video terbang sini terbang sana, orang berduitlah,” sambungnya.
Ketika wartawan mencoba menanyakan lebih jauh soal kemungkinan adanya pihak yang mendanai film tersebut, Maruli memberikan respons santai sambil tertawa. Ia menegaskan bahwa dugaan soal pendanaan bukan berasal dari dirinya.
“Silakan aja ya. Kan Anda yang bilang ada yang mendanai loh, bukan saya,” katanya.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri mengangkat kisah masyarakat adat di Papua yang terdampak pembukaan hutan dalam skala besar untuk proyek pangan dan bioenergi.
Cerita dalam film tersebut berfokus pada pengalaman sejumlah tokoh masyarakat adat seperti Yasinta Moiwend dari suku Marind, Vincen Kwipalo dari suku Yei, serta komunitas Awyu yang berupaya mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi industri besar.
Dokumenter itu juga memperlihatkan perubahan kawasan hutan adat yang perlahan berubah menjadi perkebunan skala besar. Dampaknya disebut memengaruhi ruang hidup masyarakat, sumber pangan, hingga identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Selain itu, film ini turut menyoroti isu konflik lahan, dugaan keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek investasi, hingga tekanan terhadap warga yang menolak pelepasan tanah adat mereka.
Salah satu simbol yang ditampilkan dalam film adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap pembukaan hutan dan penguasaan lahan oleh perusahaan besar di wilayah mereka.(04)
