JAKARTA,SUDUTPANDANG.ID – Untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket.
Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis kepada wartawan, Selasa, 27 Februari 2024.
Dia menegaskan, komitmen PDI Perjuangan menggulirkan hak angket bukan untuk memakzulkan presiden. Tetapi membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan itu.
Ia menuturkan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prabencoblosan hingga setelah pencoblosan. Todung selanjutnya mengatakan, pada masa prapencoblosan, intervensi membuat kekuasaan tidak netral.
Hal ini bisa dilihat di media massa dan media sosial. Kemudian, politisasi bantuan sosial (bansos) begitu massif, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti pada Pemilu 2024.
“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” ucap Todung. (jpnn/06)
