Jakarta, Sudut Pandang.id-Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi kepada 55 Satuan Kerja (Satker) dan 20 pejabat dari Kejaksaan RI di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019).
“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis ” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan saat acara dengan tema “Making Change, Making History”.
Menurut Wapres, penghargaan ini akan menjadi contoh bagi kementerian, lembaga dan kepala daerah lain di Indonesia.
“Prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif. Semakin baiknya integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” tutur Ma’ruf Amin.
Pada kesempatan yang sama, Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan, terdapat sejumlah tahapan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
”Pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua, pembangunan terhadap 6 (enam) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” paparnya.
“Kemudian dilanjutkan dengan penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional serta penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaannya seperti saat ini,” sambung Tjahjo Kumolo.
Hadir pada acara penyerahan penghargaan itu, Jaksa Agug, ST Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung, Arminsyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, M.Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Pengawasan M.Yusni, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Mukri serta pejabat di jajaran Korps Adhyaksa lainnya.
“Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja,” terang Kapuspenkum Kejaksaan, Mukri.
“Sedangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik,” sambung Mukri menjelaskan.(um)
