Kepri  

Ketua MA Resmikan Pengadilan Tinggi Kepri

Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, M. Syarifuddin meresmikan meresmikan 13 pengadilan tingkat banding baru dan 38 gedung pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Kepri, Senin (5/12/2022) Foto:Sofian SP

“Sekarang, dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepri, akses layanan peradilan menjadi lebih mudah dijangkau dan efisien.”

TANJUNGPINANG, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, M. Syarifuddin, meresmikan 13 Operasional Pengadilan Tingkat Banding baru seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau (Kepri), di Kota Tanjungpinang, Senin (5/12).

IMG-20220125-WA0002

Syarifuddin juga meresmikan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di seluruh Indonesia. Peresmian gedung pengadilan itu, dipusatkan di halaman eks Gedung Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang kini menjadi Pengadilan Banding Kepri.

Peresmian Pengadilan Banding atau PT Kepri itu ditandai dengan penandatangan prasasti dan tombol sirine oleh Ketua MA.

Peresmian itu juga disaksikan oleh Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, Sunarto, Sekretaris MA, Hasbi Hasan, Ketua PT Kepri, Erwin Mangatas Malau, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

“Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan 13 operasional Pengadilan Tingkat Banding yang baru dan 38 Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia,” ucap Syarifuddin.

Hadir juga Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadaek, Kejati Kepri Gerry Yasid, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, Bupati Bintan, Roby Kurniawan, hingga perwakilan Polda Kepri serta unsur TNI.

Usai peresmian itu, Ketua MA bersama rombongan meninjau PN Tanjungpinang yang ada di Senggarang, Kota Tanjungpinang.

Sebelumnya, Provinsi Kepri tidak mempunyai pengadilan tingkat banding. Para pencari keadilan harus menempuh waktu yang cukup lama untuk melanjutkan proses perkara banding ke PT Riau atau PT Agama Pekan Baru.

“Sekarang, dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepri, akses layanan peradilan menjadi lebih mudah dijangkau dan efisien,” kata Syarifuddin.

Ketua MA juga menyampaikan, bahwa terbentuknya PT di Kepri tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran.

“Namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses kepada masyarakat,” ujarnya.(ian/01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *