JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, memastikan tim koordinatif yang dibentuk pemerintah mulai mengkaji seluruh aspek teknis penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Kajian tersebut mencakup kesiapan venue, kebutuhan anggaran, tata kelola penyelenggaraan, hingga koordinasi lintas lembaga untuk memastikan PON di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta berjalan sukses.
Pernyataan itu disampaikan Marciano Norman dalam konferensi pers usai rapat koordinasi persiapan PON XXII/2028 di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam persiapan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Marciano, tim koordinatif terdiri atas unsur Kemenpora, KONI, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Tim tersebut dibentuk untuk menyusun pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON agar pelaksanaan ajang olahraga nasional itu tidak hanya sukses dari sisi pertandingan, tetapi juga administrasi, tata kelola, dan manfaat ekonomi.
“Dengan terbentuknya tim pusat yang dipimpin Menpora bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), BPKP, dan unsur terkait, maka penyelenggaraan PON ditargetkan bisa sukses secara prestasi olahraga, penyelenggaraan, administrasi, dan membawa dampak ekonomi yang positif,” ujar Marciano.
Ia menjelaskan, kajian yang dilakukan tim meliputi kesiapan seluruh venue pertandingan, kebutuhan rehabilitasi fasilitas olahraga, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga perhitungan kebutuhan anggaran yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Selain itu, tim juga akan mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan PON, termasuk dari aspek sumber daya manusia, transportasi, akomodasi atlet dan ofisial, layanan kesehatan, keamanan, serta sistem operasional selama kompetisi berlangsung.
Marciano mengapresiasi langkah Menpora Erick Thohir yang telah menerbitkan surat keputusan mengenai penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. Keputusan tersebut memberikan kepastian bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah utama, sedangkan DKI Jakarta ditetapkan sebagai wilayah pendukung penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga.
Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menyusun tahapan persiapan secara lebih terarah.
“Keputusan itu memberikan kepastian sehingga koordinasi ke depan menjadi semakin jelas dan terukur. Seluruh stakeholder kini memiliki dasar yang sama untuk mempercepat berbagai persiapan,” katanya.
Marciano mengatakan waktu persiapan yang masih tersisa sekitar dua tahun lima bulan harus dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi sesuai target.
Ia optimistis rentang waktu tersebut cukup untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, selama seluruh pemangku kepentingan menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif.
“Jadi masih ada waktu tersisa dua tahun lima bulan lagi untuk memaksimalkan persiapan,” ujarnya.
Ketua Umum KONI itu juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara KONI Pusat, pemerintah daerah NTT, NTB, dan Kemenpora sebenarnya telah berlangsung sejak kedua provinsi ditetapkan sebagai tuan rumah PON pada 2022.
Selama proses tersebut, berbagai tahapan telah dilakukan, mulai dari identifikasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan, peninjauan fasilitas olahraga, hingga pembahasan kebutuhan teknis penyelenggaraan.
Namun, menurut Marciano, adanya kebijakan pemerintah yang tidak membangun arena olahraga baru membuat sejumlah perencanaan perlu disesuaikan kembali.
Pemerintah kini mengedepankan optimalisasi venue yang telah tersedia, sehingga seluruh fasilitas olahraga akan diverifikasi untuk memastikan kelayakannya sebagai lokasi pertandingan.
Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan renovasi dan rehabilitasi akan dipetakan secara rinci sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan.
Marciano menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membangun tata kelola penyelenggaraan olahraga yang lebih efektif sekaligus menghindari pembangunan fasilitas yang berpotensi tidak dimanfaatkan setelah PON berakhir.
Terkait penunjukan DKI Jakarta sebagai wilayah pendukung, Marciano menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersedia membantu penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga.
Menurutnya, dukungan Jakarta menjadi langkah strategis karena ibu kota memiliki berbagai fasilitas olahraga berstandar nasional maupun internasional yang siap dimanfaatkan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.
Sementara itu, Menpora Erick Thohir sebelumnya memastikan pemerintah tidak akan membangun arena olahraga baru untuk PON 2028 di NTT dan NTB. Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ajang olahraga nasional mengutamakan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia serta menghindari munculnya aset olahraga yang mangkrak setelah kompetisi selesai.
Melalui sinergi antara Kemenpora, KONI, pemerintah daerah, Kejaksaan Agung, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis PON XXII Tahun 2028 tidak hanya menjadi ajang pembinaan prestasi atlet nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan bagi daerah penyelenggara. (09/AGF).
