“Polri harus mampu menunjukkan bahwa kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Meningkatnya aksi kriminalitas jalanan di berbagai daerah menjadi perhatian Forum Wartawan Kebangsaan (FWK). Dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, Rabu (17/6/2026), FWK meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkuat langkah pengamanan guna mengembalikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap situasi keamanan.
Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, fenomena meningkatnya kriminalitas belakangan ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya terjadi di Jakarta dan wilayah penyangga, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
Menurut Raja, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan patroli, pengawasan, dan kehadiran anggota di tengah masyarakat.
“Polri harus mampu menunjukkan bahwa kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan,” kata Raja dalam siaran pers FWK, Kamis (18/6/2026).
Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang, FWK menilai momentum tersebut dapat menjadi pengingat bagi Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Raja mengatakan, sebagai institusi yang telah memasuki usia delapan dekade, Polri dituntut semakin profesional, modern dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Polisi harus selalu hadir memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Itu yang paling dibutuhkan saat ini,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, peserta menilai meningkatnya kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat. Melemahnya daya beli dan sulitnya memperoleh pekerjaan disebut menjadi faktor yang turut memengaruhi kondisi sosial di lapangan.
Mohamad Nasir mencontohkan adanya gejala penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang terlihat dari meningkatnya keterlambatan pembayaran berbagai kewajiban rumah tangga.
“Untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) saja sudah mulai banyak yang menunggak atau terlambat membayar. Ini menjadi salah satu indikator bahwa daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan,” ungkap wartawan senior yang lama berkarier di Harian Kompas.
Ia menambahkan, fenomena tersebut ditemukan di sejumlah kawasan permukiman di Tangerang Selatan (Tangsel) yang selama ini dikenal sebagai wilayah penyangga pusat industri dan perdagangan.
Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi Mitrapol.com, Dadang Rachmat, menilai kegiatan patroli dan operasi kepolisian perlu lebih diintensifkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, AR Lubis, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan berbagai keresahan yang berkembang di masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui berbagai aksi unjuk rasa.
“Persoalan ekonomi dan sosial yang tidak segera mendapat perhatian berpotensi memunculkan ketidakpuasan publik yang lebih luas,” kata wartawan senior LKBN ANTARA itu.
Tantangan Besar
Dalam kesempatan yang sama, Hendry Ch Bangun menilai pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari persoalan pengangguran, penurunan daya beli masyarakat hingga meningkatnya kritik publik di media sosial.
Meski demikian, ia optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut apabila mampu menjaga kredibilitas dalam mengelola perekonomian nasional.
Menurut Hendry, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kebijakan fiskal serta memperbaiki tata kelola berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Ia juga menyoroti keberhasilan Danantara menerbitkan obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat senilai 1,5 miliar dollar AS yang mendapat respons positif dari investor internasional.
“Ini merupakan sinyal positif yang menunjukkan kepercayaan pasar masih ada. Yang penting sekarang adalah bagaimana momentum tersebut dijaga dengan kebijakan yang konsisten,” kata Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 itu.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata menambahkan, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia tidak seluruhnya berasal dari faktor dalam negeri.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak krisis energi dan ketegangan geopolitik internasional, turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional dalam beberapa bulan terakhir.
Karena itu, ia menilai diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun keamanan di tengah berbagai tantangan yang ada.
Diskusi “Rabuan” FWK yang dihadiri sejumlah pemimpin redaksi media massa itu menjadi wadah refleksi bersama atas berbagai persoalan kebangsaan yang mengemuka, mulai dari kondisi perekonomian, politik, stabilitas sosial, hingga tantangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.(red)
