JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak akan disertai pembangunan arena olahraga baru.
Pemerintah memilih mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah tersedia sebagai bagian dari kebijakan efisiensi sekaligus menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian tersebut disampaikan Erick Thohir usai memimpin rapat koordinasi persiapan PON 2028 bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Erick, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pemanfaatan venue olahraga yang telah ada dibanding membangun fasilitas baru yang berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal setelah pesta olahraga selesai.
“Yang paling penting adalah memastikan seluruh fasilitas yang tersedia benar-benar siap digunakan. Kalau memang diperlukan perbaikan untuk venue yang sudah ada, nanti akan dihitung kebutuhan anggarannya,” kata Erick.
Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap pembangunan infrastruktur olahraga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembinaan atlet.
Menurut Erick, pengalaman penyelenggaraan sejumlah ajang olahraga sebelumnya menunjukkan masih terdapat fasilitas yang kurang dimanfaatkan setelah kompetisi berakhir. Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh anggaran pembangunan benar-benar memberikan nilai tambah serta tidak meninggalkan aset yang terbengkalai.
“Kami tidak ingin ada lagi venue olahraga yang setelah selesai digunakan justru menjadi mangkrak. Fokus pemerintah adalah memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia sehingga lebih efisien dan tetap memberikan manfaat berkelanjutan,” ujarnya.
Menpora menjelaskan pemerintah akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh arena olahraga yang akan digunakan pada PON XXII 2028. Verifikasi tersebut mencakup kondisi fisik bangunan, kelayakan fasilitas pendukung, standar teknis cabang olahraga, hingga kesiapan operasional selama pelaksanaan pertandingan.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan renovasi atau rehabilitasi, pemerintah akan menghitung kebutuhan anggaran secara rinci agar perbaikan dapat dilakukan tepat sasaran.
Selain kesiapan venue, pemerintah juga akan mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan PON, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, maupun kesiapan infrastruktur penunjang seperti transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, dan keamanan.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kemenpora bersama KONI, Kejaksaan Agung melalui Jamdatun, dan BPKP akan membentuk tim koordinatif yang bertugas melakukan pemetaan kebutuhan penyelenggaraan secara menyeluruh.
Tim tersebut akan menghimpun berbagai data dari pemerintah daerah, termasuk kondisi venue, kebutuhan renovasi, estimasi biaya, hingga pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Hasil pemetaan nantinya akan menjadi dasar penyusunan rencana anggaran sekaligus bahan laporan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan PON XXII.
Erick menilai keterlibatan Kejaksaan dan BPKP sejak tahap awal menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, pemerintah ingin menghindari berbagai persoalan administrasi maupun hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan proyek-proyek besar, termasuk pembangunan dan renovasi fasilitas olahraga.
Di sisi lain, Menpora menegaskan PON 2028 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga nasional, tetapi juga bagian dari sistem pembinaan atlet menuju kejuaraan internasional.
Karena itu, pemetaan cabang olahraga yang dipertandingkan akan mengacu pada prioritas pembinaan prestasi nasional, sehingga hasil PON dapat menjadi fondasi dalam mempersiapkan atlet menghadapi SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
“Dari Kemenpora tentu pemetaan cabang olahraganya mengedepankan 21 cabang olahraga prioritas sebagai bagian dari pembinaan prestasi nasional yang berkelanjutan,” ujar Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama bahwa penyelenggaraan PON bukan sekadar menggelar pertandingan, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan olahraga nasional.
Sebelumnya, Erick telah memastikan PON XXII Tahun 2028 akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah utama. Sementara itu, DKI Jakarta ditetapkan sebagai provinsi pendukung yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas berstandar tinggi.
Penetapan Jakarta sebagai wilayah penunjang telah memperoleh persetujuan melalui Rapat Kerja Nasional KONI. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan sekaligus memanfaatkan fasilitas olahraga yang telah tersedia di ibu kota.
Pemerintah optimistis melalui optimalisasi venue yang ada, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan pemerintah daerah, penyelenggaraan PON XXII 2028 akan berlangsung lebih efisien, profesional, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembinaan atlet serta pembangunan olahraga nasional tanpa membebani negara dengan pembangunan fasilitas baru yang berisiko tidak termanfaatkan. (09/AGF).
