Hemmen

PDIP: Putusan DKPP Jadi Legitimasi Penetapan Prabowo-Gibran Miliki Persoalan Serius

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait Gibran Rakabuming Raka yang sudah bukan lagi menjadi bagian keluarga besar PDIP karena sudah "dikuningkan" alias menjadi bagian dari Partai Golkar usai membuka Rapat Koordinasi Daerah DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, NTB, Ahad (5/11/2023). FOTO: dok.Ant

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran kode etik Ketua KPU dan komisioner lainnya sebagai legitimasi penetapan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki persoalan yang sangat serius.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, putusan DKPP ini semakin membuktikan kekuatan moral atau moral force sekarang ini sudah diperkuat dengan kekuatan hukum.

Idul Fitri Kanwil Kemenkumham Bali

Dia menilai, DKPP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran etik, keputusannya tidak boleh dianggap main-main.

“Karena pelanggaran etik itu sangat serius. Dan ini menunjukkan bahwa Pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi itu telah menjadi beban bagi Pemilu ke depan,” kata Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

BACA JUGA  Kecewa Pernyataan Puan Soal Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhi Kembalikan SK PDIP

Sebab, tutur Hasto, baru Pemilu kali ini, terjadi ada salah seorang calon wakil presiden (Cawapres) yang masih memiliki afiliasi secara langsung dengan pemimpin nasional, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga dalam praktik itu menunjukkan begitu banyak persoalan. Dan keputusan dari DKPP ini menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan calon 02 memang memiliki suatu persoalan yang serius.

Di sisi lain, politisi asal Yogyakarta itu meminta agar keputusan DKPP ini menjadi pengingat kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Hasto pun bicara tentang kepercayaan local wisdom di sejumlah daerah apa yang dimaknai tentang sebuah karma.

“Kalau suara rakyat ini dimanipulasi, itu dalam keyakinan masyarakat Jawa, termasuk Bali, atau bahkan di Lampung, di beberapa wilayah Indonesia, manipulasi suara rakyat itu implikasinya sangat luas, itu bisa 7 turunan dampaknya,” tuturnya.

BACA JUGA  Inilah Nasi Ampok, Inovasi Pengganti Beras dari Kediri

Dengan tegas, Hasto kembali meminta agar penyelenggara Pemilu untuk bertindak dengan adil, merdeka, independen, dan jujur.

Tak kalah pentingnya, penyelenggara Pemilu harus mampu menghadapi berbagai tekanan-tekanan dari pihak manapun.

“Ini energi, jangan takut ketika KPU-Bawaslu menghadapi tekanan, kemudian mendapatkan berbagai konsekuensi-konsekuensi, rakyat akan membela. Sebaliknya, ketika tunduk di dalam intervensi-intervensi, maka baik secara hukum, secara etika maupun pranata sosial, kita itu ada local wisdom yang dipercaya rakyat bahwa tindakan-tindakan itu sangatlah berbahaya,” pungkasnya. (05)

Barron Ichsan Perwakum