JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP DPR RI), Syahrul Aidi Maazat, mengecam tindakan Israel dalam konflik di Timur Tengah saat menyampaikan pernyataan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 di Istanbul, Turki, yang dihadiri perwakilan sekitar 150 negara.
Dalam keterangan tertulis, Ahad (19/4/2026), Syahrul Aidi Maazat menegaskan sikap Parlemen Indonesia yang menyoroti memburuknya situasi kemanusiaan akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Riau II ini menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga mengancam perdamaian global.
Ia juga menyinggung insiden yang menimpa personel penjaga perdamaian UNIFIL, termasuk tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menjadi bagian dari misi tersebut.
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Di hadapan perwakilan 150 negara, kami menyampaikan keprihatinan atas situasi di Timur Tengah, termasuk insiden yang menimpa pasukan perdamaian. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan,” ujar Syahrul Aidi.
Selain itu, BKSAP DPR RI juga menyoroti kondisi di Palestina, khususnya di Jalur Gaza, yang masih menghadapi konflik berkepanjangan.
Syahrul menyebut, dampak perang telah menimbulkan krisis kemanusiaan serius, termasuk korban sipil dan kerusakan infrastruktur.
Ia turut mengkritisi berbagai kebijakan dan tindakan militer yang dinilai memperburuk situasi di lapangan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi memperluas eskalasi konflik di kawasan.
Syahrul menekankan pentingnya peran forum internasional seperti IPU dalam mendorong dialog dan diplomasi antarnegara.
Ia mengajak komunitas internasional untuk memperkuat upaya bersama dalam menghentikan konflik dan menjaga stabilitas dunia.
Partisipasi BKSAP DPR RI dalam forum yang berlangsung pada 15-19 April 2026 tersebut merupakan bagian dari diplomasi parlemen Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian dunia serta menyuarakan kepentingan nasional di tingkat global.(PR/01)
