JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat upaya integrasi rantai pasok nasional melalui dukungan terhadap konsolidasi logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN yang dilaksanakan di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh PT Pelindo Sinergi Lokaseva bersama sejumlah entitas logistik BUMN sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mempercepat transformasi sektor logistik nasional.
Langkah strategis tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem logistik yang lebih terintegrasi, memperkuat konektivitas distribusi barang di seluruh Indonesia, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Konsolidasi logistik BUMN juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih kompetitif sehingga mampu menekan biaya distribusi, mempercepat arus barang, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional maupun global.
Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin, mengatakan konsolidasi tersebut sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih fokus, efisien, sehat, dan memiliki daya saing tinggi.
Menurut Aurelius, penggabungan berbagai entitas logistik milik negara bukan hanya menyatukan aset dan jaringan bisnis, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan operasional sehingga tercipta layanan yang lebih efektif.
“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.
Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan hasil penggabungan terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, serta 6,92 persen dimiliki oleh entitas lainnya.
Komposisi tersebut menempatkan Pelindo Group sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal proses integrasi menuju pembentukan holding logistik nasional sesuai dengan peta jalan atau roadmap yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai perusahaan yang mengelola pelabuhan terbesar di Indonesia, Pelindo memiliki posisi penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional. Perusahaan diharapkan mampu menjadi motor penggerak sinergi antarpelaku logistik BUMN melalui integrasi layanan kepelabuhanan, transportasi, pergudangan, dan distribusi.
Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menegaskan bahwa konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sektor logistik nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antarperusahaan milik negara.
Menurutnya, selama ini biaya logistik Indonesia masih menjadi tantangan sehingga diperlukan integrasi layanan agar proses distribusi barang menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu memberikan manfaat bagi dunia usaha maupun masyarakat.
“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” kata Achmad.
Ia menambahkan, Pelindo berkomitmen mengawal seluruh tahapan transisi agar berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disusun bersama pemerintah dan para pemegang saham. Proses integrasi tersebut juga akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Achmad menilai keberhasilan konsolidasi tidak hanya diukur dari aspek bisnis, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam membangun sistem logistik yang saling terhubung mulai dari pelabuhan, kawasan industri, pergudangan, hingga jaringan distribusi nasional.
“Kami akan terus mendukung proses integrasi ini, termasuk melalui penguatan sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik. Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif,” ujarnya.
Melalui konsolidasi tersebut, pemerintah berharap tercipta efisiensi operasional yang lebih besar karena berbagai layanan logistik dapat dikelola secara terpadu. Sinergi antarpelaku logistik BUMN juga diharapkan mampu mengurangi duplikasi investasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Selain memperkuat rantai pasok domestik, pembentukan holding logistik nasional diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Asia Tenggara. Integrasi jaringan logistik menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri, ekspor, serta kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Prosesi penandatanganan SHA dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN turut dihadiri jajaran pimpinan BPI Danantara, para pemegang saham, direksi BUMN, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi nasional.
Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam implementasi roadmap konsolidasi logistik BUMN. Dengan sinergi yang semakin kuat antarperusahaan milik negara, pemerintah optimistis sistem logistik nasional akan menjadi lebih modern, efisien, terintegrasi, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. (UM/09)
