JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar kegiatan Pembinaan Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah Wilayah DKI Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Auditorium Lantai 6 Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jalan Letjen Suprapto Nomor 9, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung memperkuat kualitas pelaksanaan tugas peradilan sekaligus membangun kesamaan pemahaman di antara para hakim di wilayah DKI Jakarta.
Empat Hakim Agung Mahkamah Agung hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Ketua Kamar Pidana MA RI Prim Haryadi, Ketua Kamar Militer MA RI Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati, serta Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Budi Nugroho.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat datang kepada para Hakim Agung yang hadir sebagai narasumber serta seluruh peserta pembinaan.
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong terwujudnya badan peradilan yang profesional dan berintegritas.
Pembinaan dilaksanakan secara hybrid. Para pimpinan dan hakim tingkat banding dari empat lingkungan peradilan di wilayah DKI Jakarta mengikuti kegiatan secara langsung di Auditorium Lantai 6 Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Sementara itu, para pimpinan dan hakim dari pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan mengikuti pembinaan secara daring.
Format hybrid tersebut memungkinkan kegiatan pembinaan menjangkau jajaran peradilan secara lebih luas. Di sisi lain, peserta yang hadir secara langsung tetap memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para narasumber.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Prim Haryadi menjadi narasumber pertama dalam rangkaian pembinaan. Ia menekankan bahwa kegiatan pembinaan daerah tidak seharusnya hanya menjadi forum penyampaian materi dari Mahkamah Agung kepada pengadilan di daerah.
Menurut Prim Haryadi, pembinaan juga perlu dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dua arah antara Mahkamah Agung dan para hakim di daerah. Forum tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai persoalan konkret yang ditemukan dalam praktik peradilan.
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas yudisial, lanjutnya, dapat dibahas bersama dalam forum pembinaan. Apabila diperlukan, berbagai persoalan tersebut dapat dihimpun untuk menjadi bahan tindak lanjut pada tingkat kamar di Mahkamah Agung.
Ia juga mengingatkan para hakim agar terus mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi terbaru yang diterbitkan Mahkamah Agung. Pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara konsisten.
Selain mengikuti perkembangan regulasi, para hakim didorong untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan. Integritas, profesionalisme, independensi, serta tanggung jawab juga menjadi aspek penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Setelah Prim Haryadi, materi pembinaan dilanjutkan oleh Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati. Berikutnya, pembinaan disampaikan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao dan Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Budi Nugroho.
Keempat narasumber memberikan pembinaan berdasarkan bidang dan perspektif kamar masing-masing. Materi tersebut menjadi bagian dari penguatan pemahaman para hakim terhadap pelaksanaan tugas yudisial di lingkungan peradilan.
Kegiatan Pembinaan Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah Wilayah DKI Jakarta diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas yudisial serta membangun kesamaan pemahaman dalam menjalankan fungsi peradilan.
Melalui pembinaan secara berkelanjutan, jajaran peradilan di wilayah DKI Jakarta diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap profesionalisme, independensi, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan peradilan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola badan peradilan agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (UM/09)
