Oleh Saiful Arif, S.H., M.H.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU KUHP) membawa pengaruh besar terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini karena terdapat sejumlah ketentuan yang secara eksplisit mencabut beberapa pasal dalam UU PTPK, di antaranya ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Meskipun unsur deliknya tidak berubah, ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara mengalami perubahan.
Ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam UU KUHP diatur, antara lain, sebagai berikut:
Pasal 603: “… dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”
Pasal 604: “… dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”
Rentang minimum dan maksimum pidana penjara serta denda yang cukup panjang tersebut dinilai dapat menimbulkan potensi disparitas pemidanaan. Kondisi serupa pernah terjadi pada awal berlakunya UU PTPK.
Untuk mengurangi disparitas pemidanaan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. PERMA tersebut memberikan pedoman kuantitatif dalam penjatuhan pidana terhadap delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.
Pedoman tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh.
Pertanyaannya, dengan diberlakukannya UU KUHP, apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 masih berlaku dan relevan sebagai pedoman pemidanaan terhadap delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara?
Pertama, PERMA merupakan instrumen rule making power yang dimiliki Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 UU Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut digunakan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur.
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai sebuah peraturan perundang-undangan berlaku sejak diundangkan, yakni 24 Juli 2020.
Berdasarkan asas contrarius actus, PERMA tersebut hanya dapat diubah atau dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Agung. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum menerbitkan PERMA baru yang mengubah atau mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
Dengan demikian, secara formil, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masih eksis.
Kedua, objek yang menjadi rujukan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.
Namun, berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf l UU KUHP, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Meskipun kedua pasal tersebut dicabut, menurut Penulis, hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 kehilangan objek pengaturan.
Berdasarkan Pasal 622 ayat (4) UU KUHP, pengacuannya diganti dengan Pasal 603 dan Pasal 604 UU KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, tetapi dengan perubahan pada ancaman pidana penjara dan denda.
Persoalannya, perubahan ancaman pidana tersebut menyebabkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi tidak applicable untuk diterapkan secara langsung. Hal ini karena rumusan perhitungan pemidanaan dalam PERMA tersebut tidak lagi sama dengan rentang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU KUHP.
Ketiga, jika dihubungkan dengan Pasal 54 UU KUHP, terdapat sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, yakni:
a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. sikap batin pelaku tindak pidana;
d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
e. cara melakukan tindak pidana;
f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Terdapat kesamaan pada beberapa aspek pertimbangan pemidanaan tersebut dengan aspek yang dipertimbangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya terdapat keselarasan antara semangat PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan UU KUHP dalam melihat pemidanaan.
Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. UU KUHP tidak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode perhitungan yang rigid sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
UU KUHP menghendaki agar pemidanaan dilakukan secara hati-hati. Pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal terdakwa.
Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, pidana yang dijatuhkan diharapkan bersifat proporsional dan dapat dipahami, baik oleh masyarakat maupun terpidana.
Rincian aspek tersebut juga tidak bersifat limitatif. Artinya, hakim dapat mempertimbangkan aspek lain yang relevan dalam menjatuhkan pidana, termasuk pemidanaan dalam perkara-perkara sejenis.
Keempat, untuk menghindari atau setidak-tidaknya mengurangi disparitas putusan, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 perlu segera disesuaikan agar sejalan dengan prinsip pemidanaan dalam UU KUHP.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar pedoman pemidanaan tetap dapat digunakan secara terukur dan aplikatif, tanpa membatasi kemandirian dan independensi hakim.
Selanjutnya, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bentuk pedoman pemidanaan yang akan diatur. Apakah pedoman tersebut tetap menggunakan metode kuantitatif sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020, atau cukup menggunakan parameter-parameter yang bersifat kualitatif.
Pada akhirnya, pilihan metode tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang tetap memberikan pedoman bagi hakim, sekaligus menjaga ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan karakteristik setiap perkara.
*Penulis adalah Hakim Adhoc Tipikor PN Mataram
