JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa tumbuh di atas lima persen.
Demi mencapai sasaran tersebut, kepastian hukum dan dukungan pemerintah akan terus dijalankan demi kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (12/3/2021).
“Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku,” ujar Airlangga.
Selain itu, jelasnya, momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi.
“Tahun depan merupakan momentum Presidensi G20 yang membanggakan bagi Indonesia untuk memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi tidak merata. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan,” papar Airlangga.
“Ketiganya dirangkai dalam tema “Recover Together, Recover Stronger”. “Sesuai arahan Bapak Presiden, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 bukan hanya seremoni saja namun menghasilkan hasil nyata yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” sambung Ketua Umum Partai Golkar ini.
Ia menjelaskan, presidensi Indonesia di G20 diprediksi membantu penciptaan sekitar 33 ribu lapangan kerja. Dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18 ribu lebih delegasi, akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun.
Kemudian meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 7,4 triliun, manfaat totalnya sebanyak 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali.
“Berbagai proyeksi tersebut tentunya harus direalisasikan dalam semangat kemitraan dan kerja sama dari semua pihak. Pandemi ini semakin menegaskan akan pentingnya inklusifitas, kerja sama, dan kolaborasi dalam rangka mendukung stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(fir)
