SIDOARJO-JATIM|SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyalurkan beasiswa kepada sekitar 2.000 pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah.
Program beasiswa Pemkab Sidoarjo tersebut menyasar peserta didik mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga serta memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk kehilangan hak memperoleh pendidikan.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai anak-anak yatim ini putus sekolah karena tidak ada biaya. Kami ingin mengawal pendidikan mereka sampai selesai, minimal hingga SMA,” ujar Subandi, Kamis (9/7/2026).
Ia berharap bantuan beasiswa tersebut dapat menjadi penyemangat bagi para penerima untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Mudah-mudahan dengan bantuan kuliah ini anak-anak kita memiliki semangat menyelesaikan pendidikan, kemudian mendapatkan pekerjaan untuk membantu keluarganya,” katanya.
Subandi juga mengingatkan agar seluruh penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
“Harapan kami, anak-anak yang menerima beasiswa ini kelak menjadi orang sukses dan dapat menjadi kebanggaan orang tua,” harapnya.
Tepat Sasaran
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memperkuat pendataan anak putus sekolah agar langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara rinci berdasarkan jenjang pendidikan agar pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
“Kita akan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo melakukan inventarisasi. Dari jumlah sebesar itu harus dipilah, putus sekolah di tingkat apa, dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Itu penting supaya penanganannya tepat,” ujarnya.
Dhamroni menilai persoalan anak putus sekolah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dukungan orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting agar anak-anak kembali melanjutkan pendidikan.
“Kadang kala kita sudah turun memfasilitasi untuk menyekolahkan, tetapi anak yang bersangkutan justru enggan bersekolah karena faktor lingkungan. Jadi tidak bisa hanya pemerintah saja, peran orang tua sangat sentral untuk memperhatikan pendidikan anaknya,” tegasnya.
Selain itu, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong pemerintah daerah menambah jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai wilayah. Keberadaan PKBM dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan nonformal melalui program Kejar Paket bagi anak-anak yang telah putus sekolah.
“Kalau sekarang PKBM masih beberapa saja, harapan kita minimal di setiap eks-kawedanan berdiri PKBM sehingga dapat menampung anak-anak yang masih memiliki keinginan kuat untuk meneruskan sekolah,” tuturnya.
Menekan Angka Putus Sekolah
Ia menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat memperoleh pendidikan. Menurutnya, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo.
“Hanya karena faktor biaya, itu tidak boleh. Warga Sidoarjo tidak boleh kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena alasan ekonomi. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah,” pungkasnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 4.000 anak masih tercatat putus sekolah akibat berbagai faktor.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk memperkuat pendataan, memperluas program beasiswa, serta meningkatkan akses pendidikan formal maupun nonformal bagi masyarakat.(ACZ)
