JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah kader partainya.
“Abdul Gani Kasuba menjadi Gubernur Maluku Utara diusung oleh dua partai politik, dan PKS tidak termasuk dalam dua partai tersebut,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Hukum dan Advokasi, Zainudin Paru dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Karena itu, ditegaskannya lagi bahwa Abdul Gani Kasuba bukan kader/anggota PKS.
“Pada Pilkada Maluku Utara tahun 2018, beliau maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ir M Al Yasin Ali, diusung oleh PDIP an PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia),” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pasangan yang diusung PKS pada Pilkada Maluku Utara 2018 adalah Muhammad Kasuba dan Majid Husen.
Pasangan yang diusung PKS itu, kata dia, melawan kandidat lainnya, yakni (1) Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaludin diusung PPP, Hanura, Demokrat, dan NasDem, (2) Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar diusung Golkar dan PPP.
Sedangkan pasangan (3) Muhammad Kasuba dan Majid Husen, diusung PKS, PAN, dan Gerindra.
Zainuddin Paru berharap keterangannya ini dapat meluruskan informasi yang tidak benar.
Abdul Gani Kasuba, yang akan mengakhiri jabatannya pada 31 Desember 2023, terjaring OTT KPK bersama sejumlah pihak di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/12) sore.
KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Maluku Utara.
Total ada 15 orang yang diamankan dalam OTT tersebut, termasuk pejabat Pemprov Maluku Utara dan pihak swasta.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, menyebutkan lebih dari 15 orang ditangkap, baik di Jakarta maupun Kota Ternate.
Para pihak yang ditangkap tersebut masih berstatus terperiksa dan sedang menjalani pemeriksaan oleh KPK.
“Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” ujar Ali.
Pada Selasa, KPK juga membawa tiga pejabat Pemprov Maluku Utara ke Jakarta terkait kasus serupa. Ketiga pejabat tersebut adalah Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Imran Jakub, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Ridwan Arsan.
Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, Abdul Gani Kasuba, ternyata dulunya Gubernur Malut itu menjadi kader PKS.
Pada Pilkada 2013, Abdul Gani Kasuba diusung oleh PKS hingga akhirnya terpilih menjadi gubernur periode 2014-2019.
Namun, PKS tidak mengusungnya lagi dalam Pilkada 2018.
PKS merekomendasikan saudara Abdul Gani Kasuba, yakni Muhammad Kasuba pada Pilkada 2018.
Keluarnya Abdul Gani Kasuba dari PKS diduga karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya saat Pilkada 2018. (02/Ant)
