JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – PT Anugerah Prima Medika (PT APM) meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pelaksanaan hasil evaluasi mini kompetisi pengadaan alat kesehatan Patient Monitor di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk wilayah Tengah, Timur dan Barat Tahun Anggaran 2026.
Permohonan tersebut disampaikan PT APM dalam gugatan terhadap tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerbitkan pengumuman hasil evaluasi mini kompetisi pada 20 Agustus 2026 melalui Aplikasi Katalog Elektronik INAPROC Kemenkes.
Kuasa hukum PT APM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengatakan, permohonan penundaan diajukan karena perusahaan menilai terdapat persoalan dalam proses evaluasi, terutama terkait penilaian kesesuaian spesifikasi teknis produk yang ditawarkan.
“Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan permohonan penundaan ini sebelum pelaksanaan pekerjaan pengadaan berakhir pada 11 Desember 2026. Jika pekerjaan sudah selesai sebelum perkara diputus, gugatan yang kami ajukan dikhawatirkan kehilangan manfaat,” kata Bernard Kaligis dalam konferensi pers di kantornya Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).
Dalam gugatan tersebut, PT APM mempersoalkan hasil evaluasi yang menyatakan produk Patient Monitor ZEKO PM-10 Basic tidak memenuhi spesifikasi teknis. Penggugat menilai keputusan itu bertentangan dengan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara ketiga dan final pada 18 Agustus 2026.
Bernard menjelaskan, perusahaan telah mengikuti klarifikasi teknis melalui pertemuan daring dengan tim PPK pada 5 Agustus 2026. Perusahaan juga menyampaikan dokumen pendukung dan penjelasan mengenai kemampuan produk, termasuk penampilan 12 leads ECG secara simultan, penyediaan Central Monitoring System (CMS), serta konektivitas dengan sistem rumah sakit.
“Setelah melalui beberapa kali pembaruan berita acara klarifikasi, PT APM menyatakan dokumen final telah menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi persyaratan teknis. Namun, pada 20 Agustus 2026, perusahaan tetap dinyatakan gugur dalam pengumuman hasil evaluasi,” ungkap advokat muda itu.
Berdasarkan dokumen gugatan, lanjutnya, PT APM berada di peringkat pertama untuk wilayah Timur dan peringkat kedua untuk wilayah Tengah serta Barat dari 22 peserta mini kompetisi.
Pihaknya juga membandingkan nilai penawaran, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) produknya dengan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang, yakni PT Multiguna Cipta Sentosa.
Dalam gugatan disebutkan, produk PT APM memiliki nilai TKDN 49,28 persen dan BMP 10 persen. Sementara itu, produk perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang memiliki TKDN 37,21 persen dan BMP 7,5 persen.
“Nilai penawaran PT APM masing-masing sebesar Rp18,72 miliar untuk wilayah Tengah, Rp14,88 miliar untuk wilayah Timur, dan Rp15,55 miliar untuk wilayah Barat. Adapun penawaran PT Multiguna Cipta Sentosa masing-masing sebesar Rp25,52 miliar, Rp20,41 miliar, dan Rp20,81 miliar,” terang Bernard.
Dengan perbandingan tersebut, pihaknya menyebut terdapat selisih sekitar Rp17,6 miliar untuk total penawaran ketiga wilayah. Penggugat menilai perbedaan harga dan nilai TKDN tersebut perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pengadaan.
“PT APM juga menyatakan produk ZEKO PM-10 telah digunakan di sejumlah rumah sakit, termasuk 10 RSUD yang tercantum dalam daftar fasilitas kesehatan tujuan pengadaan pada tender yang disengketakan,” katanya.
Surat Keberatan Tak Terjawab
Selain menggugat hasil evaluasi, pihaknya mempersoalkan tidak adanya penjelasan terperinci mengenai aspek spesifikasi teknis yang menjadi dasar pengguguran penawarannya. Perusahaan mengaku telah menyampaikan surat keberatan kepada para PPK pada 24 Agustus 2026, tetapi tidak memperoleh jawaban hingga gugatan didaftarkan pada 29 September 2026.
Bernard menambahkan, pihaknya telah mengirimkan dua surat permohonan penundaan dan pengawasan kepada majelis hakim serta Ketua PTUN Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk meminta perhatian terhadap permohonan penundaan sebelum pekerjaan pengadaan mencapai batas waktu penyelesaian.
“Kami tidak bermaksud menghambat program pemerintah ataupun pengadaan alat kesehatan. Kami ingin memastikan proses pengadaan yang menggunakan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, serta memperhatikan kualitas, efisiensi anggaran dan penggunaan produk dalam negeri,” tegas Bernard.
Dalam petitumnya, PT APM meminta majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan ketiga pengumuman hasil evaluasi beserta tindakan hukum lanjutannya sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
“Kami meminta majelis hakim menyatakan ketiga pengumuman hasil evaluasi tanggal 20 Agustus 2026 batal atau tidak sah. Kami meminta para tergugat membatalkan keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru yang menunjuk perusahaan sebagai pemenang mini kompetisi untuk wilayah Tengah, Timur, dan Barat.
Hingga berita ini ditayangkan, Kemenkes belum memberikan tanggapan atas gugatan yang dilayangkan PT APM.
Sebagai informasi, berdasarkan dokumen gugatan, PT APM yang diwakili Direktur Cecep Yudi Permana bertindak sebagai penggugat didampingi kuasa hukum dari “Bernard Kaligis & Associates”. Adapun pihak tergugat adalah tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat Kesehatan Infrastruktur KJSU-KIA BABUN Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkse, masing-masing PPK untuk wilayah Tengah, Timur dan Barat.(Red)
